SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) se-Kutim di Hotel Royal Victoria, belum lama ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akhir November 2024 mendatang. Rakor bertujuan menguatkan sinergi seluruh pihak dalam mengantisipasi kerawanan yang timbul sebelum, selama, maupun sesudah Pilkada.
Tema Rakor adalah “Konsolidasi Forkopimda dengan Forkopimcam Menjelang Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.” Acara dipimpin Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim H M Agus Hari Kesuma (AHK) dan dihadiri berbagai unsur pimpinan daerah, termasuk Ketua DPRD Kutim Jimmy, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan, perwakilan Kodim 0909/KTM, Lanal Sangatta, Camat, Kapolsek, dan Danramil se-Kutim. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim selaku inisiator juga hadir bersama Badan Intelijen Nasional (BIN).
Pjs Bupati Kutim AHK menggarisbawahi pentingnya peran seluruh pihak dalam menciptakan suasana kondusif menjelang pilkada. Semua potensi risiko harus dipetakan sedini mungkin guna mempercepat langkah antisipasi.
“Setiap pihak harus meningkatkan perannya, memperkuat silaturahmi dan menyatukan visi demi suksesnya Pilkada Kutim 2024. Potensi kerawanan ada, tetapi kami optimistis, insyaAllah, hal itu dapat diredam,” ujar Agus seraya mengungkapkan sejumlah titik kerawanan, seperti distribusi logistik, peran penyelenggara, dan netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara).
Sosok yang akrab disapa AHK ini mewanti-wanti semua ASN agar netral dalam Pilkada. Hal tersebut, kata Agus, merupakan harga mati, begitu pula TNI-Polri. Agus minta sinergi eksekutif, legislatif, dan yudikatif terus diperkuat sebagai langkah antisipasi.
Senada, Ketua DPRD Kutim, Jimmy mengingatkan, meski para legislator akan mendukung pasangan calon (paslon) sesuai instruksi partai, netralitas sebagai pejabat daerah tetap harus diutamakan.
“Meski netralitas ini kerap menjadi tantangan, khususnya di Kutim, kami memiliki kewajiban untuk menjamin Pilkada berlangsung damai. Terlebih lagi, Kutim berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN),” jelas Jimmy.
Sementara itu, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan melaporkan kesiapan aparat keamanan. Menurutnya, sebanyak 414 personel Polres akan dilibatkan dengan dukungan tambahan 100 personel dari Polda dan 100 lainnya dari Brimob dan Samapta. Setiap dua personel akan ditempatkan di tiap TPS untuk kawasan rawan guna menjaga stabilitas di lapangan. Kapolres mengingatkan pentingnya pengawasan langsung agar tidak terjadi politik uang dan potensi kecurangan lainnya.
“Kami mendorong masyarakat untuk memverifikasi setiap informasi terkait pilkada. Jangan sampai berita hoaks memicu konflik, apalagi sampai berujung benturan fisik,” ucapnya.
Dalam Rakor ini, Lanal Sangatta turut memaparkan pengiriman logistik melalui jalur laut yang mencakup 7 Pos AL. Persiapan distribusi logistik dari Tanjung Mangkalihat, yang memerlukan 13-15 jam perjalanan darat, diantisipasi dengan perencanaan matang. Distribusi ini harus memperhitungkan pasang surut air laut guna memastikan logistik Pilkada sampai tepat waktu.
Sementara Kodim 0909/KTM mencatat salah satu tantangan dalam demokrasi di Kutim adalah kedewasaan masyarakat dalam berpolitik. Meskipun pelaksanaan Pilkada sebelumnya berjalan kondusif, rendahnya partisipasi pemilih perlu diperhatikan. Edukasi politik yang baik dan benar harus diberikan secara luas agar masyarakat lebih dewasa dalam menggunakan hak pilihnya.
Senada Ketua DPRD Kutim Jimmy juga menggarisbawahi hal ini. Menurutnya, semua pihak harus memperbaiki tingkat partisipasi pemilih dengan memberikan edukasi tentang demokrasi yang beretika.
“Partisipasi pemilih yang rendah akan mempengaruhi hasil pilkada dan kualitas kepemimpinan di Kutim,” ujarnya.
Rakor menghasilkan rekomendasi penting, salah satunya penambahan polsek dan koramil di kecamatan minim fasilitas keamanan. Pjs Bupati Kutim melalui Kapolres juga merekomendasikan kepada Kapolda untuk merekrut personel kepolisian dari warga lokal agar lebih berkenan ditempatkan di daerah terpencil.
“Ke depan, kami berharap konsolidasi yang telah terbentuk ini bisa dipertahankan. Semua Forkopimcam diharapkan segera berkoordinasi dengan Forkopimda jika ada potensi kerawanan,” tandas Agus.
Tercatat untuk daftar pemilih Pilkada Kutim, jumlahnya mencapai 429.640 warga, dengan 297.994 daftar pemilih tetap. Sebanyak 160.805 pemilih adalah laki-laki dan 137.189 pemilih perempuan. Para pemilih tersebar di 18 Kecamatan serta 141 kelurahan/desa dengan 171 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sementara titik rawan tersebar di sekitar sekitar 500 lokasi. Dengan berbagai langkah antisipatif dan konsolidasi yang terus diperkuat, seluruh pihak optimistis Pilkada Kutim 2024 akan berlangsung aman, lancar, dan sukses. (adv)
