Kutai Timur, prasasti.co – Anggota DPRD Kutai Timur, Yusuf T. Silambi, mengajak pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelatihan yang membahas hak dan kewajiban masyarakat dalam pemerintahan. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap peran mereka sebagai warga negara dalam sistem demokrasi.
Yusuf menekankan pentingnya pemahaman tentang hak-hak masyarakat, seperti mendapatkan informasi, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ia percaya bahwa kesadaran akan kewajiban, seperti membayar pajak dan mengikuti pemilu, juga harus ditekankan dalam pelatihan tersebut.
“Warga harus menyadari kewajiban mereka, termasuk dalam hal membayar pajak dan ikut serta dalam pemilu,” jelasnya pada Selasa (24/11/2024).
Menurut Yusuf, partisipasi aktif masyarakat akan berdampak positif pada kualitas layanan publik dan kebijakan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa semakin banyak warga yang terlibat, semakin responsif pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, ia berharap pelatihan ini dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan hubungan yang lebih baik.
Ia mengapresiasi beberapa daerah yang telah sukses melaksanakan program serupa. Dalam beberapa kasus, pelatihan ini berhasil meningkatkan tingkat partisipasi warga dalam pemilu, yang menunjukkan dampak positif dari keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan.
Namun, Yusuf juga mengingatkan bahwa keberhasilan pelatihan ini memerlukan dukungan anggaran yang memadai. Ia meminta pemerintah daerah untuk memberikan prioritas pada program ini agar dapat menjangkau sebanyak mungkin peserta. Selain itu, ia menyarankan agar pelatihan melibatkan organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal sebagai mitra.
“Anggaran untuk kegiatan ini harus diprioritaskan agar dapat menjangkau lebih banyak orang,” tegas Yusuf.
Sebagai penutup, Yusuf optimis bahwa pelatihan ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi dan mendukung pembangunan daerah.
“Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan masyarakat Kutai Timur dapat memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga dapat berperan aktif dalam proses demokrasi yang ada, dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel,” tandasnya. (adv)
