Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membahas berbagai isu strategis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Sejumlah topik utama yang dibahas meliputi peningkatan konektivitas infrastruktur antar desa, penguatan ketahanan pangan, hingga pengembangan fasilitas untuk penyandang disabilitas.
Musrenbang RKPD 2026 ini menjadi forum penting bagi Pemkab Kukar untuk menyelaraskan program dan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat.
Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rapat Ing Martadipura, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, pada Selasa (22/04/2025).
Sekitar 200 peserta mengikuti kegiatan ini, baik secara langsung maupun virtual. Mereka terdiri dari unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, kepala desa, hingga perwakilan kelompok masyarakat.
Bupati Kukar, Edi Damansyah, menyampaikan apresiasi atas diskusi dan masukan yang muncul selama forum berlangsung.
Menurutnya, sebagian besar isu yang dibahas telah sesuai dengan kerangka kebijakan pembangunan yang dirancang pemerintah daerah.
“Saya sampaikan terima kasih. Tadi saat diskusi, ada beberapa hal yang disampaikan dan akan menjadi perhatian. Sebagian besar memang sudah masuk ke dalam kerangka kebijakan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur antar wilayah, ketahanan pangan berbasis pertanian, serta fasilitas yang lebih inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas.
“Catatan khusus juga muncul soal penyandang disabilitas. Ini jadi perhatian kita bersama agar pembangunan bisa lebih inklusif dan menyentuh semua lapisan masyarakat,” lanjutnya.
Edi juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan nasional, agar rencana yang tersusun dapat diwujudkan secara konkret di lapangan.
“Yang penting tadi adalah sinergisitas antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan nasional. Semoga semangat RKPD 2026 ini menjadi wujud konkret kerja bersama yang betul-betul tertuang dalam dokumen perencanaan,” tegasnya.
Ia menyebut, dalam forum tersebut, perwakilan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur turut menyampaikan bahwa pada tahun 2026, Pemprov Kaltim akan memberikan fokus khusus kepada wilayah Kukar melalui program-program prioritas.
Sebagai lanjutan dari forum utama, Musrenbang akan diteruskan dengan diskusi tematik untuk memperdalam pembahasan dan menyusun prioritas pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
“Setelah ini juga akan ada lanjutan forum diskusi tematik untuk mempertajam beberapa prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (Adv)
