KUKAR – Keberlanjutan layanan bus sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak hanya bergantung pada ketersediaan armada, tetapi juga dukungan biaya operasional. Pemerintah daerah kini menjajaki keterlibatan perusahaan melalui forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan tersebut.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pembahasan mengenai dukungan operasional bus sekolah telah dilakukan bersama forum TJSL. Skema ini diharapkan menjadi bentuk keterlibatan dunia usaha dalam menunjang pelayanan pendidikan di daerah.
Aulia bilang, kebutuhan bahan bakar menjadi salah satu aspek yang harus diperhitungkan agar armada bus sekolah dapat beroperasi sesuai peruntukannya. Karena itu, pembiayaan operasional turut menjadi perhatian pemerintah selain penyediaan kendaraan.
“Kita sudah berdiskusi dengan forum TJSL dan ada kemungkinan kebutuhan bahan bakar bus sekolah dibantu oleh pihak perusahaan. Dengan begitu, perusahaan juga dapat berkontribusi secara nyata dalam mendukung sektor pendidikan,” ujarnya, Rabu (28/10/2026).
Di sisi lain, Pemkab Kukar juga mempertimbangkan pemerataan layanan transportasi pelajar berdasarkan kebutuhan masing-masing kecamatan. Pemerintah tidak ingin penambahan fasilitas dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah tujuan.
Aulia menjelaskan, keputusan untuk menghadirkan bus sekolah di suatu wilayah perlu didahului kajian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan fasilitas yang paling diperlukan masyarakat.
Ia menilai, kebutuhan setiap kecamatan tidak selalu sama. Apabila bus sekolah menjadi kebutuhan mendesak, pemerintah dapat mempertimbangkan penyediaannya. Namun, jika terdapat sarana lain yang lebih dibutuhkan, dukungan dapat diarahkan pada fasilitas tersebut.
“Yang harus kita lihat terlebih dahulu adalah kebutuhan masyarakatnya. Kalau memang bus sekolah diperlukan, tentu akan kita sesuaikan pelaksanaannya. Tetapi kalau tidak, kita perlu melihat alternatif lain yang lebih tepat,” kata Aulia.
Saat ini, kata dia, Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar telah menyalurkan sembilan unit bus sekolah. Selain armada tersebut, satu unit tambahan dari Kementerian Perhubungan direncanakan untuk Kecamatan Sanga-Sanga.
Aulia berharap koordinasi dengan OPD dan dukungan pihak swasta dapat membantu menjaga keberlangsungan layanan bus sekolah. Dengan perencanaan yang sesuai kebutuhan, fasilitas tersebut diharapkan mampu menunjang akses transportasi bagi pelajar sekaligus memperkuat pelayanan publik di sektor pendidikan. (Adv)
