BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan komitmennya dalam memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 berjalan lancar dan sukses. Sebagai langkah konkret, Pemprov Kaltim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Hotel Novotel, Balikpapan, Rabu (13/11/2024). Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim), H M Agus Hari Kesuma, yang hadir dengan kemeja putih.
Sekretaris Provinsi (Sesprov) Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor sangat diperlukan untuk menyukseskan pilkada serentak yang akan diadakan pada 27 November 2024.
“Kami sudah menjelaskan dalam Rakor Forkopimda, bahwa langkah Pemprov Kaltim untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada adalah dengan menggelar rapat koordinasi intensif melalui Desk Pilkada setiap Senin,” ujar Sri Wahyuni.
Sri Wahyuni menekankan bahwa Desk Pilkada berfungsi untuk menyampaikan informasi terkini terkait kesiapan logistik dan berbagai tantangan lainnya yang dihadapi. Dengan adanya rapat rutin, semua permasalahan dapat didiskusikan dan diatasi secara cepat, sehingga proses Pilkada berjalan lancar. “Kita akan terus memastikan kelancaran distribusi logistik hingga semua wilayah menerima sesuai kebutuhan sebelum tanggal 27 November,” tambahnya.
Pihak-pihak terkait, mulai dari DPRD, TNI, Polri, hingga Kejaksaan, ikut berperan aktif dalam memastikan persiapan Pilkada. DPRD Kaltim, misalnya, berfokus pada peningkatan partisipasi pemilih, sementara TNI dan Polri bertugas menjaga ketertiban dan keamanan selama proses Pilkada berlangsung. “Prinsipnya, Pemprov Kaltim sudah bergerak aktif melakukan sosialisasi dan koordinasi secara masif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, bersama Forkopimda,” jelas Sri Wahyuni.
Salah satu hal yang ditekankan dalam rakor ini adalah pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Sri, netralitas ASN adalah komponen penting yang harus dijaga agar proses demokrasi berjalan dengan baik. “Jadi, netralitas ASN itu tidak mengurangi hak mereka untuk memberikan pilihan,” tegasnya. Pesan ini ditujukan agar ASN dapat menjadi contoh dalam menjaga integritas selama Pilkada.
Strategi dan Tantangan Logistik
Sri Wahyuni juga mengungkapkan bahwa persiapan logistik masih menjadi perhatian utama, terutama di beberapa wilayah yang menghadapi kendala distribusi. Meski demikian, ia optimis bahwa semua kebutuhan logistik akan terpenuhi tepat waktu. Beberapa kabupaten, seperti Mahakam Ulu, telah menyelesaikan persiapan logistik mereka, sementara wilayah lainnya masih dalam proses distribusi. “Kita akan terus mengawal pengiriman logistik hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” ujar Sri.
Sri Wahyuni menegaskan pentingnya tiga aspek dukungan dari pemerintah daerah, yaitu kesiapan teknis pelaksanaan, konsolidasi dan koordinasi antar-pemangku kepentingan, serta netralitas ASN. Ia berharap koordinasi yang dilakukan dapat mengoptimalkan peran semua pihak dalam menyukseskan Pilkada serentak. “Koordinasi ini tidak hanya untuk menyukseskan Pilkada di tingkat lokal, tetapi juga menjaga marwah demokrasi Indonesia secara keseluruhan,” kata Sri Wahyuni.
Plh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan, juga menambahkan bahwa Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mewujudkan Pilkada damai. “Koordinasi yang solid antar-pemangku kepentingan akan menjadi fondasi kuat dalam menyukseskan Pilkada serentak tanpa hambatan berarti,” ujar Ahmad.
Rapat ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Danrem 091 ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, Kepala OPD Pemprov Kaltim, Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan, dan pejabat Forkopimda lainnya. Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat, Kaltim diharapkan mampu menyelenggarakan Pilkada yang aman dan sukses.
“Melalui upaya yang sinergis, kami yakin bahwa Pilkada serentak di Kaltim akan menjadi model pelaksanaan demokrasi yang sehat dan tertib,” tutup Sri Wahyuni dengan optimis. (adv)
