Samarinda – Komisi II DPRD Kota Samarinda menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Samarinda (10/3/2025). Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti dua persoalan utama: minimnya anggaran untuk sektor pariwisata dan ketidakhadiran Kepala Disporapar dalam rapat-rapat sebelumnya.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, secara terang-terangan mengungkapkan kekecewaannya lantaran Kepala Disporapar tidak pernah hadir dalam rapat koordinasi dengan DPRD.
“Kita menyayangkan ini. Catat, kepala dinas enggak pernah hadir selama ini. Sejak saya jadi Ketua Komisi II, tidak pernah ada rapat dengan Disporapar yang dihadiri langsung oleh kepala dinasnya,” tegas Iswandi usai rapat.
Selain itu, ia juga menyoroti ketimpangan anggaran dalam tubuh Disporapar. Dari total Rp64 miliar anggaran yang dikelola dinas tersebut, hanya Rp4 miliar yang dialokasikan untuk sektor pariwisata.
“Anggarannya besar, tapi yang dialokasikan ke pariwisata hanya Rp4 miliar. Bagaimana sektor ini mau berkembang kalau anggarannya terus mengecil?” ujarnya dengan nada geram.
Iswandi menilai bahwa alokasi anggaran yang sangat kecil menunjukkan kurangnya perhatian serius terhadap sektor pariwisata. Bahkan, ia mengusulkan agar sektor pariwisata kembali dipisahkan dari Disporapar dan berdiri sebagai dinas tersendiri agar pengelolaannya lebih optimal.
“Kalau perlu, pariwisata ini dipisah lagi. Jangan digabung dengan pemuda dan olahraga. Kalau dari Rp64 miliar, pariwisata hanya kebagian Rp4 miliar, itu kecil sekali. Sedih rasanya melihat ini, bagaimana pariwisata kita mau berkembang?” lanjutnya.
DPRD, kata Iswandi, akan membahas lebih lanjut kemungkinan usulan pemisahan kembali sektor pariwisata agar bisa dikelola lebih fokus dan maksimal.
“Kita akan bahas lagi. Kalau memang diperlukan, kita usulkan supaya pariwisata kembali berdiri sendiri agar lebih maksimal dalam pengelolaannya,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
