KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai menggeser pendekatan perencanaan pembangunan dari pola umum menjadi lebih spesifik dan berpihak, melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik yang digelar di Bappeda Kukar, Senin (5/5/2025).
Forum ini melibatkan berbagai unsur penting, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), komunitas sipil, hingga kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan pelaku seni budaya.
Hal ini bertujuan untuk menyerap secara langsung aspirasi kelompok yang selama ini kerap terpinggirkan dalam proses perencanaan formal.
Asisten III Setkab Kukar, Dafip Haryanto, mengungkapkan bahwa musrenbang tematik merupakan langkah korektif atas proses yang sebelumnya masih bersifat generalis.
“Kami ingin perencanaan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, termasuk kelompok yang jarang terdengar suaranya,” ujarnya.
Dafip juga menegaskan bahwa pendekatan tematik ini merupakan implementasi dari prinsip perencanaan tematik, holistik, integratif, dan spasial sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD 2025-2045 serta selaras dengan kebijakan perencanaan nasional.
Lebih lanjut ia menyebut bahwa pemuda, penyandang disabilitas, kelompok perempuan, anak, dan pelaku budaya merupakan elemen penting dalam pembangunan yang selama ini belum mendapat ruang proporsional dalam perencanaan dan penganggaran.
“Melalui forum ini, kita ingin lebih berpihak dan menjawab langsung tantangan-tantangan yang dihadapi kelompok-kelompok ini di lapangan,” ujarnya.
Dafip berharap musrenbang tematik ini menjadi wadah sinergi antar perangkat daerah, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil, sehingga hasil perencanaan benar-benar konkret, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kukar.
“Saya mengajak kita semua untuk aktif berpartisipasi, berdiskusi secara terbuka, dan merumuskan solusi bersama,” pungkasnya. (Adv)
