KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat strategi terpadu dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan stunting sebagai bagian dari prioritas pembangunan berkelanjutan.
Hal ini menjadi bahasan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik yang digelar di Gedung Bappeda Kukar, Selasa (6/5/2025). Target Pemkab cukup ambisius, yakni menekan angka kemiskinan hingga di bawah 7 persen serta menurunkan prevalensi stunting secara signifikan.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkab Kukar, Dafip Haryanto, menyebutkan bahwa capaian tahun lalu menunjukkan tren positif. Berdasarkan data BPS, penduduk miskin di Kukar turun dari 60.857 jiwa pada 2023 menjadi 59.000 jiwa pada 2024, atau setara dengan penurunan persentase dari 7,61 persen menjadi 7,28 persen.
“Ini sinyal baik, tapi tidak cukup untuk membuat kita berpuas diri. Justru ini menjadi dorongan agar program-program lintas sektor makin disinergikan,” tegasnya.
Selain kemiskinan, penanganan stunting juga menjadi fokus serius pemerintah daerah. Pada 2023, prevalensi stunting berada di angka 27,1 persen, namun pada 2024, angka tersebut berhasil ditekan hingga sekitar 14 persen.
“Ini hasil dari kerja bersama, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, hingga peran aktif masyarakat. Kami berharap semangat ini bisa terus terjaga,” jelasnya.
Dafip menambahkan bahwa Pemkab Kukar akan terus mendorong sinergi antarsektor agar langkah-langkah pembangunan bisa berjalan lebih maksimal.
“Kalau semua bergerak bersama, kami yakin Kukar bisa menjadi daerah yang makin sejahtera dan berkeadilan,” pungkasnya. (Adv)
