Jakarta, 31 Juli 2026 – Ketua Solidaritas Muda Indonesia Timur (SMIT), Mesak Habari, mendesak Kapolri mencopot Kapolda DKI Jakarta dari jabatannya. Menurutnya, kepemimpinan Polda Metro Jaya dinilai gagal menjalankan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik secara utuh, transparan, dan akuntabel.
Mesak menilai perubahan kronologi yang disampaikan kepada publik telah memunculkan kebingungan di tengah masyarakat. Terlebih, setelah muncul keterangan dari pihak korban yang dinilai memiliki perbedaan mendasar dengan informasi yang sebelumnya disampaikan aparat kepolisian.
“Ketika polisi menyampaikan informasi yang tidak utuh, yang lahir bukan kepastian hukum, melainkan kegaduhan. Dan dari kegaduhan itulah rasisme menemukan panggungnya,” ujar Mesak.
SMIT menilai gelombang ujaran kebencian yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia Timur, termasuk penyebutan “monyet” dan berbagai bentuk penghinaan rasial lainnya, tidak dapat dilepaskan dari buruknya tata kelola informasi yang disampaikan negara. Aparat penegak hukum yang seharusnya mampu meredam konflik justru dinilai membuka ruang bagi munculnya stigma terhadap kelompok masyarakat tertentu.
“Rasisme tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh ketika negara gagal mengendalikan narasi, gagal menghadirkan fakta secara utuh, dan gagal menghukum para penyebar kebencian,” tegasnya.
Atas dasar itu, SMIT mendesak Mabes Polri untuk memeriksa seluruh pihak yang diduga menyebarkan konten maupun ujaran bernuansa rasis terhadap warga Melanesia di media sosial.
Menurut Mesak, negara tidak boleh hanya berfokus mengejar pelaku tindak pidana, tetapi juga harus menindak siapa pun yang memanfaatkan sebuah tragedi sebagai alat untuk menyebarkan kebencian rasial.
Ia menegaskan bahwa apabila praktik diskriminasi terhadap masyarakat Melanesia terus dibiarkan, maka negara sedang mempertontonkan sikap yang bertentangan dengan semangat persatuan dan keadilan.
“Jangan menghina rakyat Melanesia sebagai ‘monyet’, tetapi hidup dari gas Blok Masela, menikmati nikel dan emas Maluku Utara, serta memanfaatkan potensi panas bumi Flores dan Pulau Maluku. Terlalu munafik jika negara menikmati kekayaan tanah Timur, tetapi membiarkan martabat manusianya diinjak-injak,” tegas Mesak.
Ia juga menambahkan bahwa pembiaran terhadap praktik rasisme hanya akan memperkuat ketidakadilan yang selama ini dirasakan masyarakat Indonesia Timur.
“Bila negara terus diam terhadap rasisme, maka yang sedang dipertahankan bukan persatuan Indonesia, melainkan struktur ketidakadilan yang mengorbankan rakyat Timur. Kami menolak negara yang hanya datang mengambil sumber daya, tetapi abai melindungi harga diri manusianya.”
Di akhir pernyataannya, Mesak menegaskan bahwa keadilan tidak akan pernah terwujud apabila informasi yang disampaikan kepada publik tidak berimbang.
“Keadilan tidak akan lahir dari informasi yang timpang. Persatuan tidak akan pernah terwujud selama rasisme masih dibiarkan hidup di ruang publik. Copot Kapolda DKI Jakarta dan periksa para penyebar ujaran rasis. Tanpa keadilan, persatuan hanyalah slogan kosong,” tutup Mesak Habari.
