Samarinda – Kesejahteraan guru non-ASN di sekolah swasta Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Meski telah mendapat kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat maupun daerah, banyak guru swasta masih menerima gaji yang jauh dari layak.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengungkapkan bahwa akar masalahnya terletak pada sistem penggajian yang sepenuhnya bergantung pada kemampuan finansial sekolah.
“Jika jumlah murid sedikit dan iuran SPP rendah, otomatis pemasukan sekolah kecil, dan itu langsung berimbas pada gaji guru,” jelasnya (8/8/2025).
Menurut Ismail, minimnya program unggulan membuat sejumlah sekolah swasta kalah bersaing dengan sekolah negeri dalam menarik minat calon siswa. Akibatnya, dana BOS yang diterima lebih sering digunakan untuk menutup biaya operasional dasar ketimbang meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Kesenjangan pun semakin nyata ketika dibandingkan dengan guru ASN yang mendapat gaji tetap, tunjangan, dan jenjang karier jelas. Guru swasta, kata Ismail, harus hidup dengan ketidakpastian finansial.
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada penyaluran BOS, tetapi juga perlu memastikan perlindungan sosial dan insentif yang memadai bagi guru swasta.
“Akses layanan kesehatan dan jaminan sosial itu kebutuhan mendasar. Program seperti Gratispol dari Pemprov Kaltim harus dioptimalkan agar mencakup guru swasta yang selama ini luput dari perhatian,” tegasnya.
Ismail mengingatkan, jumlah sekolah swasta di Samarinda justru lebih banyak dibanding sekolah negeri. Jika insentif pemerintah dicabut, guru swasta praktis hanya bisa mengandalkan gaji dari yayasan, yang besarnya kerap jauh dari standar kelayakan.
“Kualitas pendidikan tidak akan maksimal jika kesejahteraan gurunya diabaikan,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
