Samarinda – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui rapat kerja bersama sejumlah instansi teknis di Gedung DPRD Kota Samarinda.
Agenda ini difokuskan pada evaluasi capaian dan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pilar utama pembangunan kota.
Sekretaris Komisi II DPRD Samarinda, Rusdi Doviyanto, menjelaskan bahwa pembahasan tak hanya menyoroti laporan kinerja, tetapi juga mengukur sejauh mana PAD mampu menjawab tantangan fiskal daerah.
“Kita lebih melihat berapa proyeksi maupun keberhasilan peningkatan PAD untuk kondisi sekarang,” ujarnya.
Selain evaluasi, rapat tersebut juga mengulas arah kebijakan keuangan tahun 2026 sebagai dasar penyusunan prioritas pembangunan berkelanjutan.
Rusdi menekankan pentingnya apresiasi terhadap tren peningkatan PAD yang terus membaik, sebagai hasil kerja kolektif seluruh pihak.
“Kita tentu mengapresiasi karena mengalami banyak peningkatan,” ucapnya.
Meski begitu, ia menilai masih ada potensi sumber pendapatan yang belum tergarap optimal. Komisi II, kata Rusdi, akan mendorong pemanfaatan potensi lokal agar memberi kontribusi lebih besar terhadap PAD.
“Kita pengen mendorong apa saja yang punya potensi untuk lebih ditingkatkan,” imbuhnya.
Rapat ini melibatkan tiga instansi kunci, yakni Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPERINDA), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan strategi keuangan daerah yang terintegrasi.
“Hari ini kita berkoordinasi dengan BAPPERINDA, BAPENDA, dan BPKAD,” jelas Rusdi.
Berdasarkan data sementara, target PAD tahun 2026 diperkirakan meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025. Jika tahun ini PAD berada di kisaran Rp900 miliar, maka tahun depan diproyeksikan menembus angka Rp1 triliun lebih.
Rusdi optimistis, kenaikan target ini realistis dicapai dengan strategi yang tepat dan dukungan lintas sektor.
“Target tahun 2026 meningkat, yang awalnya sekitar Rp900 miliar kini di angka Rp1 triliun lebih,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
