Samarinda – Pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Polda Kaltim di Samarinda diharapkan menjadi jawaban atas keterbatasan layanan kesehatan di kota ini. Namun, DPRD Samarinda mengingatkan agar proyek tersebut tidak berhenti pada seremoni peletakan batu pertama dan janji manis tanpa realisasi manfaat bagi publik.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, menegaskan bahwa rumah sakit ini harus dirancang dan dijalankan dengan orientasi pada pelayanan kesehatan inklusif.
“Kita tidak butuh bangunan megah yang hanya jadi simbol. Yang dibutuhkan masyarakat adalah akses layanan kesehatan yang nyata dan terjangkau,” ujarnya (7/8/2025).
Menurutnya, pengalaman masa pandemi menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah fasilitas kesehatan dengan jumlah penduduk Samarinda. Karena itu, pembangunan RS Bhayangkara harus diiringi dengan rencana pengelolaan yang jelas, melibatkan lintas sektor, dan menjamin akses untuk seluruh lapisan masyarakat.
Celni juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Keterbukaan ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari potensi penyimpangan.
“Ini bukan proyek internal satu institusi. Ini menyangkut hak dasar warga akan kesehatan,” tegasnya.
Selain manfaat kesehatan, DPRD mendorong agar proyek ini memberi dampak ekonomi langsung dengan melibatkan kontraktor lokal dan UMKM dalam proses pembangunan.
Harapannya, RS Bhayangkara dapat menjadi penggerak ekonomi di sekitar lokasi, bukan sekadar proyek yang menguras anggaran tanpa efek berantai positif.
Bagi DPRD, ukuran keberhasilan proyek ini tidak hanya dilihat dari berdirinya gedung, tetapi dari kualitas layanan, kesiapan tenaga medis, dan keberpihakan pada masyarakat kecil.
“Kalau dijalankan dengan visi jangka panjang dan semangat kolaborasi, RS Bhayangkara bisa menjadi pusat layanan kesehatan publik yang membanggakan Samarinda,” pungkas Celni. (Adv/DPRD Samarinda)
