Samarinda – Penerapan uji coba sistem satu arah (SSA) di Jalan Abul Hasan kembali menuai sorotan. Warga menilai kebijakan tersebut membuat akses menuju sejumlah titik tujuan menjadi lebih jauh dan menyulitkan aktivitas sehari-hari.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh. Ia menyebut, fase uji coba semestinya dimanfaatkan Dishub untuk mendengar keluhan masyarakat sebelum keputusan final diberlakukan.
“Kalau keluhan warga terbukti benar di lapangan, tentu Dishub harus meninjau ulang. Kebijakan publik tidak boleh menutup ruang dialog dengan masyarakat,” ujarnya (26/09/2025).
Menurut Rohim, setiap kebijakan transportasi memang berpotensi menimbulkan pro dan kontra. Namun, ia menilai yang terpenting adalah transparansi pemerintah dalam menanggapi keberatan warga.
“Jangan sampai hanya karena sudah ada kebijakan, masukan warga diabaikan. Padahal masyarakatlah yang merasakan langsung dampaknya,” tambahnya.
Ia juga menilai Dishub harus lebih terbuka dalam menyampaikan kajian teknis SSA. Meski kajian tersebut dianggap matang, Rohim menekankan bahwa realitas di lapangan tidak bisa diabaikan.
“Teori bisa bagus, tapi praktiknya harus diuji. Kalau ternyata lebih banyak merugikan, opsi mengembalikan jalan menjadi dua arah tetap harus ada,” jelas legislator PKS itu.
Selain itu, Rohim menekankan pentingnya melibatkan warga sejak tahap awal. Partisipasi publik, menurutnya, akan mengurangi resistensi dan memperkuat legitimasi kebijakan.
“Kalau masyarakat dilibatkan, mereka akan merasa punya andil. Itu lebih baik daripada memutuskan sepihak,” ujarnya.
Ia berharap Dishub benar-benar menjadikan uji coba SSA ini sebagai proses pembelajaran.
“Kita ingin kebijakan transportasi di Samarinda berbasis kajian dan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar formalitas,” tutupnya. (Adv/DPRD Samarinda)
