Kutai Timur, prasasti.co – Anggota DPRD Kutai Timur, Yusuf T. Silambi, menyerukan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan membangun kepercayaan masyarakat. Dalam rapat kerja DPRD Kutai Timur pada Jumat (28/11/2024), Yusuf menekankan bahwa transparansi anggaran harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah.
“Transparansi anggaran harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah. Dengan memperjelas alokasi dan penggunaan anggaran, masyarakat diharapkan dapat mengetahui secara jelas tujuan penggunaan dana tersebut untuk kepentingan umum,” ujarnya.
Yusuf menyoroti bahwa keterbukaan dalam pengelolaan anggaran tidak hanya mendukung prinsip demokrasi, tetapi juga merupakan bagian dari pelayanan publik yang baik. Ia mendorong pemerintah untuk menyediakan portal informasi anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Portal ini diharapkan dapat memberikan detail penggunaan anggaran serta rincian program-program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan.
“Kita percaya bahwa keterbukaan informasi ini dapat mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran,” tambah Yusuf.
Selain itu, Yusuf menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran. Ia menyarankan pemerintah mengadakan forum-forum terbuka dan musyawarah secara rutin untuk menjaring masukan dari masyarakat. Menurutnya, pelibatan masyarakat dapat meningkatkan relevansi penggunaan dana publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Keterlibatan ini dapat difasilitasi melalui musyawarah dan forum-forum terbuka yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan,” jelasnya.
Yusuf juga mengingatkan bahwa transparansi anggaran dapat memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Ketika masyarakat memiliki akses informasi yang jelas, mereka akan lebih yakin bahwa dana publik digunakan untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Di era digital saat ini, Yusuf mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi, termasuk media sosial dan situs web resmi, sebagai sarana menyampaikan informasi anggaran kepada masyarakat. Menurutnya, platform digital dapat mengatasi hambatan geografis dan memungkinkan masyarakat di daerah terpencil mendapatkan akses informasi yang setara.
“Hal ini bukan sekadar kewajiban, tetapi penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif,” tegasnya.
Mengakhiri pernyataannya, Yusuf berharap agar usulan transparansi anggaran ini segera diimplementasikan. Ia optimistis bahwa langkah ini akan menciptakan pemerintahan yang lebih baik, dengan pengelolaan keuangan yang lebih terbuka dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kutai Timur. (adv)
