KUTAI TIMUR, prasasti.co – Masih banyak kalangan masyarakat rentan yang memerlukan perlindungan sosial di Kabupaten Kutai Timur.
Anggota DPRD Kutai Timur, Yulianus, menyatakan, pemerintah harus mengambil tindakan nyata untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu upaya yang perlu diambil yakni meningkatkan anggaran dan memperluas jangkauan program perlindungan sosial.
“Ini mencakup penyediaan bantuan langsung tunai, akses layanan kesehatan gratis, serta program pelatihan yang ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya, Senin (2/12/2024).
Menurut Yulianus, masih banyaknya kelompok masyarakat rentan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan yang layak, dan pelayanan kesehatan yang kurang memadai.
Dalam situasi seperti saat ini, masyarakat yang paling terdampak adalah mereka yang sudah berada di garis kemiskinan. Oleh karena itu, sambungnya, penting bagi pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang cukup.
Yulianus menegaskan bahwa penguatan program perlindungan sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sebaliknya, hal ini juga merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Dengan adanya penyelarasan antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal, ia berharap kondisi masyarakat di Kutai Timur dapat meningkat secara signifikan.
Yulianus mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terkait program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kesadaran bahwa kesejahteraan adalah tanggung jawab bersama menjadi hal yang sangat penting. Ia berharap agar tidak ada satu pun warga Kutai Timur yang tertinggal dari program perlindungan sosial yang seharusnya mereka nikmati.
“Harapannya pemerintah lebih serius dan responsif dalam memperkuat program-program yang berpotensi mensejahterakan masyarakat, khususnya mereka yang berada di garis depan ketidakpastian ekonomi dan sosial. Kesejahteraan rakyat yang merata bukan hanya sekadar cita-cita, melainkan hak yang harus diperjuangkan secara kolektif,” tutupnya. (ADV)
