Samarinda – Kasus dugaan distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang basi di SMAN 13 Samarinda pada Agustus 2025 memicu reaksi keras dari DPRD Kota Samarinda.
Program yang semestinya mendukung kesehatan pelajar justru tercoreng karena lemahnya pengawasan.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, menegaskan pihaknya akan segera mengambil langkah tegas. Ia memastikan dewan memanggil vendor penyedia, melakukan klarifikasi, hingga meninjau langsung dapur penyedia MBG.
“Ini menyangkut kebutuhan dasar siswa. Kami tidak ingin ada kompromi terhadap kualitas makanan. Vendor yang lalai harus bertanggung jawab,” tegas Celni (22/9/2025).
Selain memanggil penyedia, DPRD juga mendorong pemerintah kota dan provinsi memperketat sistem pengawasan. Setiap mata rantai distribusi, mulai dari bahan baku hingga penyajian, harus memenuhi standar kebersihan dan gizi.
Celni menekankan, program MBG merupakan agenda strategis yang tidak boleh sekadar formalitas.
“Kalau pengawasan setengah-setengah, tujuan untuk memperbaiki gizi pelajar tidak akan tercapai,” ujarnya.
Dengan evaluasi menyeluruh, DPRD berharap kasus serupa tidak terulang. Ke depan, MBG diharapkan benar-benar menjadi solusi peningkatan gizi siswa, sekaligus menjadi contoh pengelolaan makanan yang aman, sehat, dan profesional di Samarinda. (Adv/DPRD Samarinda)
