Samarinda – Rencana penerapan sistem satu arah (SSA) di Jalan Abul Hasan menuai kritik dari DPRD Kota Samarinda. Dewan menilai kebijakan tersebut belum menyentuh akar persoalan yang sebenarnya terjadi di kawasan tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menyebut masalah utama di Jalan Abul Hasan bukan sekadar arus lalu lintas, melainkan maraknya kendaraan yang parkir sembarangan di badan jalan.
“Kalau parkir liar tidak ditertibkan, mengubah jalur jadi satu arah hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya,” ucap Rohim (22/9/2025).
Ia menegaskan, setiap kebijakan transportasi harus didasarkan pada kajian mendalam dan mempertimbangkan masukan masyarakat. Menurutnya, pro-kontra yang muncul belakangan ini menunjukkan ada hal yang perlu dievaluasi.
“Pemerintah harus mendengar suara warga. Kalau ternyata di lapangan kebijakan ini justru menimbulkan masalah baru, Dishub wajib melakukan penyesuaian,” tambahnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, menyatakan pihaknya akan mengawal rencana SSA dengan ketat. Ia menilai langkah evaluasi bersama menjadi penting sebelum kebijakan diterapkan.
“Komisi III akan memanggil Dishub untuk membahas masalah ini. Tujuannya jelas, jangan sampai aturan baru justru menambah beban masyarakat,” tegas Celni.
Menurut Celni, keberhasilan penataan lalu lintas di Samarinda bergantung pada keseriusan pemerintah dalam mengatasi penyebab utama kemacetan, bukan sekadar mengubah pola jalan.
“SSA bisa saja diterapkan, tapi harus diiringi dengan penataan parkir dan rekayasa lalu lintas yang terencana. Kalau tidak, kemacetan hanya berpindah ke titik lain,” ujarnya.
DPRD pun menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan transportasi di Samarinda agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. (Adv/DPRD Samarinda)
