Kutai Timur, prasasti.co – Dalam upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, Yusuf T. Silambi, anggota DPRD Kutai Timur, menekankan pentingnya keterlibatan komunitas lokal. Hal ini disampaikannya usai menghadiri rapat koordinasi di Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Jumat (22/11/2024). Menurut Yusuf, masyarakat lokal memiliki peran vital dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Masyarakat lokal adalah pihak yang paling memahami kondisi dan kebutuhan di lingkungan mereka, sehingga kolaborasi dalam pembangunan sangat dibutuhkan,” ujar Yusuf.
Ia menyebutkan bahwa banyak proyek pembangunan di Kutai Timur kurang memberikan dampak nyata karena tidak melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Menurut Yusuf, struktur pelibatan yang kurang tepat menyebabkan proyek-proyek tersebut tidak relevan dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Pembangunan yang tidak didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat hanya akan menghasilkan infrastruktur yang tidak dimanfaatkan dengan baik,” jelas Yusuf.
Yusuf mengusulkan pendekatan pembangunan partisipatif sebagai solusi. Ia menekankan bahwa masyarakat harus dilibatkan sejak tahap awal perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Dengan demikian, masyarakat dapat berkontribusi secara langsung dalam menentukan kebutuhan prioritas mereka, seperti pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya.
“Ketika keterlibatan ini terjalin, masyarakat akan lebih peduli untuk merawat hasil pembangunan,” tambahnya.
Selain itu, Yusuf menjelaskan bahwa pembangunan berbasis komunitas selaras dengan prinsip keberlanjutan. Ia menyoroti pentingnya memahami kebutuhan lokal untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien dan manfaat yang dapat dirasakan dalam jangka panjang. Yusuf juga mengapresiasi keberhasilan sejumlah daerah di Indonesia yang telah menerapkan model pembangunan berbasis komunitas dengan hasil positif.
Ia mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, dalam mendukung pendekatan ini. Menurut Yusuf, kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat dialog dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam pembangunan. “Saya juga mengajak pemangku kepentingan lainnya, termasuk organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, untuk berpartisipasi dalam memfasilitasi dialog dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam pembangunan,” tandasnya.
Di akhir keterangannya, Yusuf berharap agar pemerintah dapat lebih memprioritaskan program-program pembangunan yang inklusif pada tahun anggaran mendatang. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan yang merata di Kutai Timur. (adv)
