KUKAR – Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan evaluasi program dedikasi Kukar Idaman Terbaik dan persepsi masyarakat menjadi acuan terhadap pelaksanaan program tersebut.
Kepala Brida Kukar, Bahari Joko Susilo, menjelaskan survei ini bertujuan menghimpun gambaran mengenai tingkat kepuasan masyarakat. Hasilnya diharapkan dapat membantu pemerintah daerah melihat sejauh mana program yang dijalankan telah memenuhi kebutuhan warga.
“Survei ini menjadi salah satu cara untuk melihat bagaimana masyarakat menilai bantuan langsung dari pemerintah kabupaten, termasuk mengetahui apakah pelaksanaannya sudah memuaskan atau masih perlu diperbaiki,” kata Joko, Jumat (23/10/2026).
Penilaian masyarakat, sambung dia, menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi evaluasi program. Melalui hasil survei tersebut, Brida berupaya memberikan masukan yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk menyempurnakan pelaksanaan kebijakan sesuai kondisi di lapangan.
Selain mengevaluasi program dedikasi, kata Joko, Brida Kukar juga mengerjakan kajian terkait Satu Data Indonesia (SDI). Kajian ini menjadi bagian dari dukungan terhadap kebutuhan data untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Brida turut melakukan survei persepsi masyarakat mengenai antikorupsi yang berkaitan dengan upaya peningkatan zona integritas di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Fokus tersebut, lanjutnya, menjadi perhatian dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang berintegritas, terutama pada instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Joko menyampaikan, berdasarkan informasi yang dimilikinya, baru tiga OPD di lingkungan pemerintah kabupaten/kota yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
“Penguatan zona integritas perlu terus menjadi perhatian, khususnya bagi OPD yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Di sisi lain, kajian SDI diarahkan untuk mendukung penyediaan data yang diperlukan dalam proses pembangunan.
Sementara itu, survei persepsi masyarakat dan kajian antikorupsi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan serta menentukan langkah perbaikan di lingkungan pemerintah daerah.
“Kami berharap hasil kajian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan pelaksanaan 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbaik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Joko. (Adv)
