KUKAR – Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, mendorong penguatan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar pun menyatakan kesiapan mendukung langkah Pemerintah Provinsi Kaltim yang mengusulkan penetapan karhutla sebagai bencana nasional.
Aulia menyebut penanganan karhutla membutuhkan dukungan yang menyesuaikan kondisi di lapangan. Terutama pada wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat, sehingga proses pemadaman memerlukan peralatan dan dukungan tambahan.
Ia bilang, Pemkab Kukar selama ini berupaya mempercepat respons terhadap laporan kebakaran dengan menargetkan penanganan dalam waktu 1 x 24 jam.
Namun, Aulia mengakui kondisi geografis di beberapa kawasan masih menjadi tantangan bagi petugas saat melakukan pemadaman.
“Secara penanganan, kami berupaya agar setiap kejadian kebakaran bisa segera ditindaklanjuti. Hanya saja, ada lokasi tertentu yang tidak mudah dijangkau dengan peralatan yang kami miliki, seperti di wilayah Muara Kaman,” ujarnya, Jumat (23/10/2026).
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah terus menjalin komunikasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Salah satu dukungan yang diupayakan ialah pengerahan helikopter untuk membantu pemadaman di kawasan yang sulit diakses melalui jalur darat.
Aulia menilai dukungan dari udara dapat membantu petugas menjangkau titik kebakaran yang membutuhkan penanganan khusus. Dengan tambahan sarana tersebut, proses pemadaman diharapkan bisa berlangsung lebih cepat dan menjangkau area yang sebelumnya sulit ditangani.
“Kami berharap ada dukungan tambahan, terutama untuk menjangkau lokasi yang selama ini sulit diakses. Dengan begitu, upaya pemadaman bisa lebih optimal dan kebakaran dapat segera dikendalikan,” ungkapnya.
Di tingkat daerah, penanganan karhutla melibatkan sejumlah unsur, termasuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar. Kedua instansi tersebut berperan dalam upaya penanganan kebakaran sesuai tugas dan kapasitas masing-masing.
Aulia turut menyampaikan apresiasi kepada petugas yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Kesiapsiagaan personel di lapangan dinilai menjadi bagian penting dalam merespons kejadian karhutla yang tersebar di sejumlah wilayah.
Ia mengatakan pengalaman penanganan kebakaran di Kukar menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kesiapan. Meski begitu, dukungan tambahan tetap diperlukan ketika kebakaran terjadi di kawasan dengan tingkat kesulitan akses yang tinggi.
“Kami mengapresiasi kerja petugas Disdamkarmatan dan BPBD yang selama ini turun menangani kebakaran. Mereka terus berupaya melakukan penanganan sesuai kondisi dan tantangan di lapangan,” ungkap Aulia.
Aulia berharap usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kaltim dapat menjadi langkah untuk memperkuat penanganan karhutla, terutama di kawasan yang memerlukan pengerahan personel dan peralatan tambahan.
Pemkab Kukar, kata dia, siap mengambil bagian dalam upaya bersama tersebut sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
“Kami siap mendukung langkah pemerintah provinsi. Mudah-mudahan, jika penetapan status bencana nasional dapat dilakukan, dukungan untuk penanganan karhutla semakin luas dan upaya pemadaman di lapangan bisa lebih maksimal,” pungkasnya. (Adv)
