Samarinda – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat dipastikan tidak akan mengganggu program kerja DPRD Samarinda.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran hanya berlaku untuk beberapa item tertentu dan tidak akan berdampak pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Helmi menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak menyasar seluruh belanja pemerintah, melainkan hanya pada beberapa komponen seperti alat tulis kantor (ATK) dan kebutuhan administratif lainnya.
“Memang yang terbesar itu (efisiensi anggaran) ATK dan beberapa item lain. Untuk kepentingan masyarakat ke bawah, itu tidak dipotong anggarannya,” ujar Helmi beberapa hari lalu.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa program-program kedewanan tetap berjalan sesuai rencana karena termasuk dalam kategori program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Hal ini mencakup berbagai inisiatif yang berkaitan dengan pelayanan publik, advokasi masyarakat, serta pengawasan kebijakan pemerintah daerah.
Politisi dari Partai Gerindra itu juga menekankan bahwa sektor-sektor krusial seperti keamanan, kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan tidak akan terpengaruh oleh efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.
“Program-program prioritas tetap berjalan, karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat secara luas,” imbuhnya.
Dengan demikian, masyarakat tetap dapat mengakses berbagai program yang mendukung kesejahteraan mereka tanpa kendala anggaran.
Keputusan ini mencerminkan komitmen DPRD Samarinda dalam memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengorbankan kepentingan publik. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan belanja daerah dapat lebih efektif tanpa mengurangi manfaat yang diterima masyarakat secara langsung. (Adv/DPRD Samarinda)
