Samarinda — Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengkritik tajam ketimpangan alokasi anggaran pendidikan antara wilayah pusat kota dan kawasan pinggiran. Ia menyoroti secara khusus kawasan Palaran yang hanya mendapat Rp10 miliar dari total anggaran pendidikan fisik tahun 2025 yang mencapai Rp317 miliar.
“Padahal alokasi pendidikan khusus fisik tahun 2025 sekitar Rp317 miliar, tapi Palaran hanya diberi Rp10 miliar untuk SD dan SMP,” ujar Anhar (27/6/2025).
Menurutnya, ketimpangan ini memperlebar jurang kualitas pendidikan antarwilayah. Gedung sekolah yang tidak layak, fasilitas yang jauh dari kata lengkap, dan minimnya perhatian terhadap sarana penunjang membuat sekolah di pinggiran kota tertinggal jauh dibandingkan sekolah di tengah kota.
“Gedung tidak semerawut, fasilitas tidak lengkap, ini sangat jauh dari kata memadai,” tegasnya.
Anhar menilai, ketimpangan infrastruktur ini turut menjadi penyebab utama lahirnya stigma “sekolah favorit”. Sekolah-sekolah yang berada di pusat kota dianggap lebih unggul karena memiliki sarana yang lebih lengkap, sehingga mendorong orang tua untuk berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah tersebut.
“Ini yang membuka peluang praktik curang di sekolah, karena orang tua berlomba mencari sekolah dengan fasilitas terbaik. Maka lahirlah istilah sekolah favorit,” katanya.
Ia menegaskan, jika fasilitas dan kualitas gedung sekolah bisa merata di seluruh wilayah, maka stigma tersebut akan hilang. Menurutnya, orang tua tidak lagi akan memilih sekolah berdasarkan lokasi, karena semua sekolah dianggap setara dalam kualitas.
“Kalau fasilitas pendidikan merata, untuk apa orang tua pilih-pilih sekolah? Kan sama saja,” paparnya.
Anhar mendesak Pemerintah Kota Samarinda untuk mengevaluasi ulang pembagian anggaran pendidikan, khususnya untuk pembangunan fisik. Ia menekankan pentingnya pemerataan sebagai upaya menghapus ketimpangan yang selama ini terjadi.
“Masalah pendidikan ini tidak bisa kita limpahkan ke masyarakat. Yang harus kita koreksi adalah kegagalan dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang merata,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
