KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Desa Rapak Lambur sebagai salah satu kawasan prioritas pengembangan pertanian padi. Langkah ini dilakukan melalui program optimasi lahan yang bertujuan meningkatkan produktivitas pangan secara berkelanjutan.
Bupati Kukar, Edi Damansyah, menyebut bahwa potensi pertanian di Rapak Lambur telah lama dipetakan dan kini memasuki tahap percepatan penguatan infrastruktur serta manajemen air yang lebih terintegrasi. Wilayah ini menjadi salah satu titik fokus pemerintah daerah dalam menekan ketergantungan pangan luar daerah.
“Rapak Lambur itu seratusan hektare lebih, dan titik beratnya ke sawah. Sejak 2022 sampai sekarang, saya sudah minta agar optimasi lahan di sana ditingkatkan,” ujar Edi saat ditemui, Sabtu (21/6/2025).
Secara geografis, desa ini memiliki tantangan yang tidak ringan. Sebagian wilayah mengalami kekurangan air saat musim kemarau, sementara sisi lainnya rawan tergenang saat curah hujan tinggi. Untuk menjawab kondisi tersebut, Pemkab Kukar telah membangun jaringan pipanisasi dan sistem pengairan sejak beberapa tahun lalu.
“Kita sudah intervensi dengan pipanisasi, dan airnya berasal dari pompa besar Balai Wilayah Sungai (BWS). Selain itu, kami juga bangun pintu air besar tahun ini untuk mengendalikan banjir dan genangan,” jelasnya.
Optimalisasi produksi juga didorong melalui peningkatan indeks tanam. Dari sebelumnya hanya satu kali tanam per tahun, ditargetkan bisa menjadi dua hingga tiga kali, tergantung kesiapan air dan infrastruktur pendukung.
Pemerintah daerah kini fokus memperkuat konektivitas antar lahan melalui perbaikan jalan usaha tani dan sistem irigasi. Pendekatan ini tak hanya diterapkan di Rapak Lambur, tetapi juga di kawasan pertanian lainnya seperti Maluhu, Mangkurawang, Bukit Biru, dan Jahab.
“Inti dari optimasi lahan itu adalah bagaimana meningkatkan produksi dengan perbaikan infrastruktur tani, baik irigasi maupun jalan usaha tani,” kata Edi.
Sebagai tambahan strategi, Pemkab Kukar kini tengah mengkaji potensi pemanfaatan air bekas tambang sebagai sumber irigasi alternatif. Kajian dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan tim teknis lainnya agar sesuai karakteristik lahan setempat. “Saya minta ini dikaji serius. Karakteristik lahan di sana unik, jadi strategi kita harus tepat,” pungkasnya. (Adv)
