Jakarta – Pelantikan 59 pejabat eselon II di Pemprov DKI Jakarta oleh Gubernur Pramono Anung pada 7 Mei 2025 diduga dibayangi praktik kolusi. Informasi dari seorang aparatur sipil negara (ASN) mengungkap, sekitar 20 pejabat yang dilantik merupakan orang-orang dekat pimpinan DPRD DKI berinisial IM, yang bekerja sama dengan Sekda DKI berinisial MM.
ASN berinisial SW mengklaim, proses pelolosan nama-nama tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Gubernur.
“Ada permainan di belakang proses seleksi. Pak Gubernur tidak tahu, 20 pejabat itu diloloskan oleh IM bersama Sekda MM,” ujarnya kepada wartawan, Senin (11/8/2025).
SW menyebut informasi itu didapat dari empat anggota DPRD DKI yang juga kader PDI Perjuangan, masing-masing berinisial IDM, PN, PS, dan MS. Menurutnya, IM mendapat arahan dari kekasihnya, DDY, yang memanfaatkan tangan kanan berinisial HMT untuk mengatur penempatan pejabat demi mengendalikan proyek strategis di Pemprov dan BUMD DKI.
IM diduga kerap memanggil kepala dinas, direksi BUMD, hingga kontraktor ke ruang kerjanya untuk mengatur pembagian proyek. Aktivitas itu disebut melibatkan HMT, serta staf gubernur berinisial UDN dan WSN, yang sering terlihat mendatangi ruang IM dan Sekda MM.
SW menambahkan, IM disebut mendapat dukungan dari pimpinan KPK periode sekarang untuk menekan pejabat agar menuruti perintahnya.
“Dengan backup itu, mereka memaksa kepala dinas, direksi BUMD, bahkan kontraktor,” tegasnya.
Secara resmi, pelantikan 59 pejabat eselon II tersebut mengacu pada rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta sejumlah surat keputusan dari Kemendagri dan Gubernur DKI. Tujuannya adalah memperkuat pelayanan publik dan mempercepat reformasi birokrasi.
Namun, dugaan kolusi yang mencuat dinilai mencoreng semangat reformasi. SW mengingatkan Gubernur Pramono agar lebih waspada jelang pelantikan pejabat eselon III dan IV yang akan diisi untuk posisi camat, lurah, dan kepala dinas teknis.
“Mereka sudah menyiapkan langkah untuk menaruh orang-orangnya di jabatan strategis berikutnya. Ini harus diantisipasi,” kata SW.
Hingga berita ini dimuat, pimpinan DPRD DKI Jakarta IM dan Sekda DKI Marullah Matali belum memberikan tanggapan terkait tuduhan keterlibatan mereka dalam skandal seleksi pejabat tersebut. (*)
