SAMARINDA – Upaya pemerataan pendidikan di Kota Samarinda mendapat angin segar lewat hadirnya program Sekolah Rakyat. Inisiatif ini dinilai sebagai terobosan penting untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal. Dukungan pun datang dari DPRD Kota Samarinda, khususnya Komisi IV yang membidangi pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronie, menilai Sekolah Rakyat sebagai jawaban konkret atas kebutuhan pendidikan yang belum tersentuh warga kurang mampu. Ia menegaskan, program ini menyasar langsung persoalan mendasar di tengah masyarakat: keterbatasan ekonomi dan kesenjangan fasilitas pendidikan.
“Program ini bukan hanya layak, tapi harus diperjuangkan. Ini menyentuh masyarakat di titik paling bawah,” ujar Novan (23/6/2025).
Sekolah Rakyat dirancang sebagai ruang belajar alternatif bagi anak-anak yang terhambat masuk sekolah formal—baik karena tidak mampu membayar, tinggal di daerah sulit dijangkau, atau mengalami putus sekolah. Seluruh biaya operasional, mulai dari perlengkapan belajar hingga gaji pengajar, akan ditanggung oleh pemerintah.
Tak hanya itu, program ini juga diproyeksikan menjadi solusi atas ketimpangan pendidikan antara wilayah pusat kota dan kawasan pinggiran seperti Palaran, Sambutan, dan Loa Janan Ilir—daerah yang hingga kini masih mencatat kasus anak tidak sekolah dalam jumlah signifikan.
“Kalau ini berjalan baik, kita bisa hentikan rantai kemiskinan lewat pendidikan,” tambah Novan.
Sebagai bentuk komitmen, Komisi IV DPRD Samarinda menyatakan siap mengawal alokasi anggaran program ini dalam APBD perubahan 2025 maupun APBD murni tahun berikutnya. Novan juga memastikan pihaknya akan terus berdialog dengan Dinas Pendidikan agar program ini berjalan dengan matang dan menyentuh titik-titik paling membutuhkan.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk pelibatan organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, serta dukungan dari dunia usaha. Menurutnya, Sekolah Rakyat tidak cukup hanya jadi agenda pemerintah, tapi harus menjadi gerakan sosial bersama.
“Ini bukan sekadar ruang kelas. Ini ruang harapan bagi anak-anak yang terancam kehilangan masa depan karena kemiskinan,” katanya.
Novan juga mendorong agar Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada pendidikan akademik, tetapi juga memberi ruang bagi pengembangan keterampilan dasar. Hal ini penting agar anak-anak yang tak mampu melanjutkan ke jenjang lebih tinggi tetap memiliki bekal hidup yang memadai.
Hingga kini, program Sekolah Rakyat masih dalam tahap persiapan teknis. Dinas Pendidikan tengah memetakan kebutuhan wilayah, jumlah pengajar, dan fasilitas penunjang. DPRD berharap proses ini selesai sebelum tahun ajaran baru agar implementasinya bisa segera dimulai.
“Kalau ini berhasil, Samarinda bisa jadi model bagi kota-kota lain yang menghadapi tantangan serupa. Ini investasi sosial jangka panjang,” pungkas Novan. (Adv/DPRD Samarinda)
