SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, membantah tudingan yang menyebut dirinya sebagai dalang di balik aksi unjuk rasa mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda yang digelar beberapa waktu lalu di depan Kantor Wali Kota. Tudingan itu disebutnya tidak berdasar dan hanya upaya melemahkan kritik publik.
“Yang jelas tuduhan itu salah alamat. Saya tidak pernah terlibat apalagi mendalangi aksi itu,” tegas Adnan saat dikonfirmasi (23/6/2025).
Aksi yang dimaksud merupakan refleksi 100 hari kerja Wali Kota Andi Harun dan Wakil Wali Kota Saefudin Zuhri. Namun, alih-alih dijawab secara substansi, kritik yang disuarakan HMI justru dibalas serangan digital yang menyebarkan narasi bahwa aksi tersebut digerakkan oleh kepentingan politik dan bahkan dibayar.
Adnan menjadi salah satu nama yang terseret dalam tudingan tersebut. Sejumlah akun anonim di media sosial menyebut dirinya sebagai aktor intelektual di balik mobilisasi massa mahasiswa. Tuduhan itu ditepisnya sebagai fitnah yang mengancam kebebasan berpendapat di Samarinda.
“Ini bukan kali pertama. Setiap kali ada suara kritis, nama saya dilibatkan. Padahal saya tidak punya keterkaitan apa pun,” katanya.
Adnan menilai pola serangan semacam itu semakin mengkhawatirkan. Ia menyebut munculnya akun-akun buzzer yang menyerang aktivis, mahasiswa, dan politisi yang vokal, sebagai gejala pembungkaman dalam ruang digital yang kian masif.
“Kita bisa melihat polanya. Siapa pun yang mengkritik, langsung dituduh punya kepentingan. Padahal, menyampaikan pendapat itu bagian dari demokrasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua HMI Cabang Samarinda, Syahril Saili, telah lebih dulu melaporkan salah satu akun media sosial ke pihak berwajib atas dugaan pencemaran nama baik. Akun tersebut menuduh HMI sebagai alat politik dan menyebarkan narasi tidak berdasar terkait aksi demonstrasi.
Adnan mengaku telah dihubungi oleh Syahril terkait laporan hukum tersebut dan membuka kemungkinan untuk memberi keterangan sebagai saksi.
“Kalau memang dibutuhkan, saya siap bantu menjelaskan. Tapi semua saya serahkan ke proses hukum,” katanya.
Ia menyebut setidaknya sudah ada dua laporan resmi yang dilayangkan ke aparat penegak hukum terkait penyebaran fitnah dan pelanggaran etika oleh akun-akun anonim. Adnan mendesak agar kepolisian segera mengusut siapa aktor di balik serangan digital tersebut.
“Kalau ini dibiarkan, ke depan siapa pun yang bersuara akan takut diserang balik. Ini bahaya untuk demokrasi,” tegasnya.
Meski begitu, Adnan menyatakan tak akan mundur menghadapi serangan serupa. Ia menegaskan bahwa kritik dan pengawasan terhadap pemerintah adalah bagian dari tugas wakil rakyat yang sah dan dilindungi konstitusi.
“Saya tidak akan berhenti menyuarakan apa yang perlu dikritisi. Karena yang saya perjuangkan adalah kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
