KUKAR – Program Rp50 juta per RT yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terbukti dikelola secara efektif dan akuntabel di Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong. Kepala Desa Rapak Lambur, Muhammad Yusuf menjelaskan pelaksanaan program ini dilakukan secara transparan, berbasis musyawarah, dan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
“Alhamdulillah, program 50 juta per RT sudah berjalan dan melalui proses panjang. Dimulai dari musyawarah RT, kemudian diajukan ke desa lewat musyawarah desa,” ujarnya saat di wawancarai pada Senin (23/6/2025).
Dana program dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti kegiatan gotong royong, poskamling, kebersihan lingkungan, operasional RT, hingga insentif ketua RT, dengan pengelolaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Ia menegaskan, dana tidak diserahkan dalam bentuk tunai kepada RT, melainkan dikelola melalui mekanisme pertanggungjawaban yang ketat. “Misalnya untuk kegiatan gotong royong, per bulan kami anggarkan Rp200 ribu untuk konsumsi. Tapi itu dibayarkan setelah ada bukti pembelian dan SPJ. Jadi sistemnya SPJ dulu baru dibayar,” jelasnya.
Sebesar Rp15 juta dari total nilai program masuk ke kas desa dan menjadi bagian dari pengelolaan administratif. Setiap pengeluaran wajib dilampiri dokumen pendukung sesuai standar pelaporan.
“Kami tidak memberikan uang langsung ke ketua RT, karena berdasarkan pengalaman, kalau tanpa pengawasan, banyak yang tidak terlaksana dengan baik,” lanjut Yusuf. Sejak awal menjabat, dirinya telah menerapkan sistem pengawasan yang ketat agar penggunaan dana berjalan tertib dan tepat sasaran.
“Saya memang dari awal menerapkan hal itu. Meskipun orang bilang saya keras, tapi saya tidak mau itu jadi sesuatu yang tidak baik. Sampai saat ini, Alhamdulillah, pelaksanaannya berjalan baik dan bermanfaat bagi lingkungan RT,” tegasnya.
Tahun ini, program tersebut juga mendapat tambahan alokasi, yang menurut Yusuf akan memberikan ruang lebih luas bagi RT dalam merancang kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat.
Ia berharap pola pengelolaan ini dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam menjalankan program serupa. “Program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga. Kalau dikelola dengan benar, hasilnya bisa dilihat langsung di lingkungan masing-masing,” pungkasnya. (Adv)
