Samarinda – Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronald Lonteng, menyatakan dukungan terhadap kebijakan Zero Tambang yang menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di wilayah Kota Samarinda. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah progresif yang harus diikuti dengan eksekusi nyata.
Ronald menilai dampak lingkungan akibat tambang tidak hanya merusak ekosistem, tapi juga memperparah potensi banjir karena banyaknya lubang galian yang dibiarkan terbuka. Ia menekankan pentingnya rehabilitasi lahan sebagai tanggung jawab perusahaan.
“Kalau tidak dikelola, lubang tambang itu bisa jadi kantong air dan mencemari lingkungan. Ini harus segera direklamasi,” katanya (6/8/2025).
Ia menyayangkan jika ada pihak yang menganggap kebijakan ini mendadak. Ronald memastikan bahwa pemerintah telah menyampaikan rencana Zero Tambang sejak lama, sehingga perusahaan seharusnya sudah siap.
“Ini bukan program instan. Perusahaan tidak bisa berdalih kaget. Mereka sudah diberi waktu adaptasi,” tegasnya.
Ronald mendorong keterlibatan aktif pihak swasta dalam memulihkan lingkungan. Ia menyebut upaya ini tidak bisa sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah.
Ia pun mengusulkan agar lahan eks tambang diarahkan menjadi area yang bermanfaat seperti ruang terbuka hijau, kolam penampungan, atau konservasi air untuk menunjang fungsi resapan kota.
Ronald mengingatkan agar kebijakan Zero Tambang tidak berhenti di atas kertas. Ia meminta pengawasan diperketat dan regulasi diperjelas agar tidak memberi celah bagi pelanggaran.
“Kita butuh ketegasan aturan dan eksekusi nyata. Tanpa itu, Samarinda tetap akan dihantui banjir,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
