Opini – Demokrasi, sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, telah menjadi salah satu prinsip paling diidolakan dalam sejarah politik manusia.
Pada dasarnya, demokrasi menggambarkan sebuah idealisme di mana setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin yang kelak kebijakan-kebijakan nya akan mempengaruhi hidup mereka.
Namun, dalam realitasnya implementasi demokrasi sering kali jauh dari cita-cita aslinya.
Kita dapat melihat demokrasi saat ini dalam pemilihan umum seringkali terperangkap dalam paradoks warga lebih memilih tren dan popularitas yang bersiliweran di dunia maya yang belum tentu benar ada nya daripada memilih berdasarkan rekam jejak, integritas, kompetensi, intelektualitas, prestasi, visi-misi calon-calon pemimpin nya.
fenomena semacam ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas pemimpin yang terpilih. Ketika pemilih hanya mengikuti tren atau hanya ikut-ikutan tanpa memperhatikan rekam jejak calon pemimpin, ataupun visi-misi nya, kemungkinan besar pemimpin yang terpilih hanya akan menjadi cerminan dari popularitas dan ketenaran sementara, bukan kemampuan dan kompetensi yang sesungguhnya.
Selain itu, hal ini juga dapat mereduksi proses demokrasi menjadi ajang hiburan dan spektakel politik semata. Dalam era media sosial yang semakin merambah tanpa kita menggunakan nya dengan bijak dan kritis, ketenaran dan popularitas sering dianggap sebagai indikator utama kesuksesan, bahkan dalam konteks politik.
Hal ini menyebabkan politik menjadi semakin terdistorsi, di mana citra, gimik dan penampilan menjadi lebih penting daripada substansi dan kebijakan dari seorang calon-calon pemimpin.
Demokrasi “Asal Pilih” merupakan tantangan serius bagi seluruh negara di berbagai belahan dunia yang menerapkan sistem demorkasi.
Tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia, demokrasi seharusnya bukan hanya tentang partisipasi, tetapi juga tentang partisipasi yang berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan pertimbangan yang matang terhadap memilih para pemimpin tanpa noda-noda kotor.
Masyarakat semestinya perlu memilih pemimpin yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang sehat. Pemimpin yang menghargai nilai-nilai demokrasi dan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau partisan.
Sehingga bangsa ini jelas mau di bawa kearah mana dan program serta kebijakan nya yang berguna untuk kemaslahatan seluruh rakyat.
Penting diingat bahwa demokrasi yang penulis tekankan disini yaitu, “asal pilih” tidak sepenuhnya mencerminkan kegagalan demokrasi sebagai sistem. Sebaliknya, itu menggarisbawahi perlunya pendidikan politik yang lebih baik, akses yang lebih luas terhadap informasi yang akurat dan transparan dan mengkotak-kotakkan, dan perlindungan yang lebih baik terhadap proses pemilihan umum yang Luber-Jurdil sehingga jauh dari kata manipulasi politik.
Pendidikan politik yang menyeluruh harus menjadi prioritas, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, untuk membantu masyarakat memahami pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik dan memahami implikasi dari keputusan politik mereka bagi nasib bangsanya kedepannya.
Penulis : Komisaris GMNI FKIP UNMUL, Andrianus Ongko Wijaya Hingan
Opini Merupakan Tanggung Jawab Penulis, Tidak Menjadi Tanggung Jawab Redaksi Prasasti.com
