SANGATTA – Stunting atau pertumbuhan anak yang terhambat karena gizi buruk atau malnutrisi adalah masalah yang sering menjadi perhatian. Upaya preventif dalam penanganan harus secepatnya dilakukan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Ahmand Junaidi. Ia mengatakan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib berperan dalam tim percepatan penurunan Stunting.
Junaidi menyampaikan itu dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bertajuk “Terintegritas, Tematik Penurunan Prevelensi Stunting dan Manajemen Risiko”, yang berlangsung di ruang rapat DPPKB, pada Senin, (4/11/2024).
Menurut Junaidi, OPD seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), wajib ikut dalam kegiatan percepatan penurunan stunting dan membantu dalam penganggaran.
“Saya tentu saja ya, dinas-dinas yang tidak hadir ini saya mendapat pesan khusus dari bapak Pjs Bupati, beliau berpesan, tolong nanti laporkan,” tuturnya.
Dengan melakukan upaya seperti itu, Ia juga ingin melihat komitmen OPD terhadap masalah stunting selama ini. Junaidi menginginkan, agar terbentuk tim yang solid dan mampu menangani masalah stunting ini sebaik mungkin.
“Dinas Pendidikan silakan melakukan penurunan percepatan stunting menurut versi dan tupoksinya. Tetapi begitu kita berbicara masalah stunting atau keluarga berisiko stunting, itu di tempat kita,” ucapnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan dalam beberapa kali kegiatan, masih banyak OPD yang tidak mengikuti. Menurut Junaidi perlu diberikan edaran kepada seluruh OPD terkait persoalan ini.
“Seluruh OPD terkait akan turun mendampingi kita di lapangan. Kita akan jemput bola di 18 kecamatan. Supaya nanti yang hadir dalam kegiatan itu, tahu stunting itu apa dan tim gizi yang di lapangan dari puskesmas akan menjelaskan menurut formula perhitungannya,” tandasnya. (adv)
