Samarinda – Longsor yang terjadi di dekat inlet Terowongan Samarinda menjadi sinyal serius bagi pemerintah kota untuk mengevaluasi sistem mitigasi bencana yang selama ini dianggap belum optimal.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, menyebut kejadian ini harus dijadikan alarm peringatan. Menurutnya, pendekatan penanganan bencana selama ini masih reaktif.
“Kita sering gerak setelah ada masalah. Ketika bencana terjadi, baru sibuk saling menyalahkan atau klarifikasi. Itu bukan cara membangun kepercayaan publik,” tegasnya saat diwawancarai usai menghadiri rapat koordinasi di DPRD Samarinda, Kamis (15/5/2025).
Ia mengkritik pola pembangunan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan peta risiko bencana.
“Setiap proyek, apalagi yang berbiaya besar, harus didesain dengan perhitungan risiko sejak awal,” imbuhnya.
Andriansyah juga menyoroti insiden banjir dan longsor di wilayah lain seperti Lempake, yang bahkan menewaskan warga. Ia menilai itu bukti nyata lemahnya mitigasi di lapangan.
Lebih lanjut, dia meminta agar pemerintah memperkuat kebijakan berbasis data risiko, bukan sekadar estetika proyek atau efisiensi biaya.
“Jangan karena sudah bagus di atas kertas, lalu kita abaikan kemungkinan bahaya. Ini soal nyawa manusia,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD telah mendorong diskusi lebih mendalam bersama OPD teknis agar ke depan kebijakan pembangunan tidak hanya fokus pada bentuk fisik, tapi juga ketahanan terhadap bencana. (Adv/Kota Samarinda)
