Samarinda – Banjir di Samarinda kembali jadi sorotan. Sejak Senin (12/5), genangan masih bertahan di sejumlah wilayah, dari Bengkuring hingga Loa Janan Ilir. Kamis (15/5), DPRD Samarinda memanggil Dinas PUPR untuk membedah persoalan banjir yang tak kunjung usai.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyebut ada banyak catatan dalam sistem penanganan banjir saat ini.
“Sistem drainase kita belum mampu menampung hujan dengan intensitas tinggi, sekitar 100–135 mm per detik. Jadi wajar kalau selalu tergenang,” ucapnya.
Tak hanya itu, Deni juga menyoroti absennya kolam retensi di banyak kawasan permukiman, padahal keberadaannya krusial untuk menampung limpasan air.
Lebih lanjut, ia juga mengkritik lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pengupasan lahan yang dinilai memperburuk kerentanan wilayah.
“Kita ingin penanganan banjir yang lebih komprehensif. Bukan tambal sulam,” tegas politisi Gerindra itu.
Menurutnya, DPRD perlu tahu titik-titik strategis pengendalian banjir agar bisa memberi dukungan penuh, termasuk dari sisi anggaran.
Ia berharap APBD dan PAD meningkat agar perbaikan infrastruktur bisa lebih maksimal ke depan.
“Semua pasti kaitan dengan dana, dan kita harapkan ke depan APBD bisa meningkat, termasuk PAD-nya. Supaya kita bisa melakukan perbaikan yang lebih besar lagi untuk pengendalian banjir,” demikian Deni. (Adv/Kota Samarinda)
