Samarinda – Terowongan Samarinda belum diresmikan, tapi kekhawatiran warga sudah lebih dulu muncul. Longsor di area inlet jadi alarm keras bagi pengawasan proyek strategis.
Peristiwa ini membuat DPRD Kota Samarinda langsung bereaksi. Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PUPR dan pihak kontraktor, Kamis (15/5/2025).
Ketua Komisi III DPRD, Deni Hakim Anwar, mengatakan sejak awal pihaknya sudah menyuarakan kekhawatiran soal kemiringan di titik tersebut.
“Sejak awal kami sudah ragu. Dan hari ini, kekhawatiran itu terbukti,” katanya.
Dalam forum itu, Deni menyampaikan bahwa potensi longsor sebenarnya sudah terdeteksi sejak awal 2025. Meski awalnya diperkirakan terjadi empat bulan kemudian, namun alam mempercepat skenario tersebut.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal nyawa dan keselamatan. Proyek besar harus mengutamakan keamanan,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh pihak transparan dalam menyampaikan data teknis dan tahapan penguatan yang telah dilakukan. Meski pihak kontraktor mengklaim sudah melakukan empat tahap penguatan, DPRD ingin semua proses uji benar-benar dijalankan.
“Kita belum buka terowongannya, tapi sudah ada longsor. Itu menciptakan keresahan di masyarakat,” kata politisi Gerindra itu.
Deni berharap ini jadi momentum evaluasi total terhadap sistem pengawasan proyek-proyek besar di Samarinda. Ia menekankan pentingnya komunikasi terbuka agar warga tidak hanya menerima hasil, tapi juga dilibatkan dalam proses.
“Jangan sampai kita belajar dengan cara pahit. Keselamatan warga tidak boleh jadi korban kelalaian,” pungkasnya. (Adv/Kota Samarinda)
