KUKAR – Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Loa Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, kembali menjadi panggung utama demokrasi partisipatif di tingkat akar rumput.
Melibatkan warga dari berbagai latar belakang, forum ini menjadi sarana strategis untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan perencanaan pembangunan desa, sekaligus memperkuat akuntabilitas kebijakan.
Kepala Desa Loa Raya, Martin, menyebut keterlibatan aktif warga dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) merupakan kekuatan utama dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan tepat sasaran.
“Partisipasi warga adalah fondasi utama perencanaan kami. Ini memastikan setiap kebijakan benar-benar berpijak pada kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya, Senin (5/5/2025).
Menjelang penyusunan RKP Desa tahun anggaran 2026, Pemerintah Desa Loa Raya telah melakukan sejumlah langkah awal.
Di antaranya, menginstruksikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk segera menggelar musyawarah tingkat rukun tetangga (RT).
Namun, pelaksanaan Musdes RKP 2026 masih menunggu jadwal resmi dari pihak kecamatan.
Martin menambahkan, keaktifan dalam Musdes berasal dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, kelompok tani, lembaga desa, hingga pemuda desa.
Semua pihak berperan dalam menyampaikan aspirasi dan menyusun keputusan yang mencerminkan kebutuhan seluruh warga.
“Dalam setiap Musdes, semua unsur hadir. Ini penting agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan warga,” tuturnya.
Berdasarkan hasil Musdes sebelumnya, usulan masyarakat lebih banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi.
Warga berharap agar pembangunan jalan lingkungan serta perbaikan fasilitas umum dapat terus diperjuangkan. Selain itu, sejumlah warga juga mengajukan program pemberdayaan di bidang pertanian dan pelatihan ekonomi.
“Mayoritas usulan warga terkait infrastruktur dan pemberdayaan. Namun, kami juga menjelaskan bahwa Dana Desa tidak mencukupi untuk membiayai semua usulan tersebut. Oleh karena itu, beberapa program kami usulkan pula ke tingkat kabupaten,” tutupnya. (Adv)
