KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengupayakan optimalisasi lahan pertanian di Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, yang selama ini menghadapi tantangan serius terkait ketimpangan distribusi air.
Di satu sisi, ada lahan yang kekurangan pasokan, sementara di sisi lain, beberapa area justru sering tergenang air berlebih. Persoalan tersebut menjadi fokus perhatian Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, yang telah menyusun pendekatan teknis untuk mengatasi dua kondisi ekstrem itu.
Upaya ini merupakan bagian dari strategi mendorong produktivitas pertanian di desa yang dikenal memiliki potensi lahan cukup luas namun belum dimanfaatkan secara optimal.
Sejak 2023, sistem pipanisasi mulai diterapkan untuk menjangkau area yang minim suplai air. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa petani di kawasan kering tetap mendapatkan pasokan yang cukup untuk kegiatan tanam. Pada saat yang sama, untuk wilayah yang sering terdampak banjir, solusi teknis dilakukan melalui kolaborasi lintas dinas.
Salah satu terobosan datang dari Dinas Pekerjaan Umum Kukar, yang pada 2024 telah membangun sebuah pintu air besar di sekitar lokasi. Infrastruktur ini dirancang untuk mengatur sirkulasi air, meredam potensi genangan, dan menjaga stabilitas kelembaban lahan agar tetap ideal untuk pertanian.
Kepala Distanak Kukar, Muhammad Taufik, menegaskan bahwa ketersediaan dan pengelolaan air menjadi faktor krusial dalam mendorong peningkatan hasil panen di wilayah tersebut. “Distribusi air ini penting sekali. Karena di satu sisi kekurangan, di sisi lain kelebihan. Maka harus diatur agar optimal semua,” ujarnya.
Ia menambahkan, sistem pengairan yang efektif memungkinkan petani menanam lebih dari sekali dalam setahun. Targetnya, indeks pertanaman bisa naik sehingga panen bisa dilakukan dua hingga tiga kali. Hal ini diyakini akan berdampak langsung pada pendapatan dan kesejahteraan petani.
Taufik menjelaskan bahwa sinergi antar instansi, termasuk peran aktif masyarakat, menjadi kunci dalam memastikan infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
“Tidak bisa hanya satu pihak bekerja. Semua harus terlibat, terutama petani, agar hasilnya bisa dirasakan bersama,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan distribusi air yang merata dan berkeadilan bukan hanya mendukung produktivitas lahan, tetapi juga menciptakan rasa kepercayaan di kalangan petani terhadap program pertanian pemerintah. Ia berharap petani bisa terus dilibatkan dalam proses pemeliharaan dan evaluasi sistem ini.
Langkah-langkah teknis itu juga disertai dengan pendekatan edukatif, termasuk pendampingan kepada kelompok tani agar memahami cara memanfaatkan fasilitas yang tersedia. “Sudah kita siapkan juga tenaga lapangan untuk mendampingi mereka agar prosesnya tidak berhenti di pembangunan saja,” ungkapnya.
Pemerintah berharap bahwa dalam beberapa tahun ke depan, Rapak Lambur dapat menjadi salah satu contoh desa dengan sistem pertanian terintegrasi yang berbasis tata kelola air. “Kami yakin, kalau distribusi air sudah beres, potensi pertanian di sana akan berkembang jauh lebih pesat,” tutup Taufik. (Adv)
