KUKAR – Di tengah penyesuaian anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), sektor kesehatan tetap menjadi perhatian serius, khususnya di wilayah pedesaan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar menargetkan pembangunan 14 Posyandu baru pada tahun 2025.
Langkah ini dianggap krusial untuk memperluas akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa, terutama ibu dan balita. DPMD menegaskan, meski ada rasionalisasi anggaran di sejumlah sektor, pembangunan Posyandu tetap berjalan tanpa pemangkasan.
“Untuk pelayanan kesehatan, tidak kena rasionalisasi. Jadi tetap jalan dan jadi prioritas,” ujar Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, Asmi Riyandi Elvandar, Jumat (13/6/2025).
Saat ini, tim DPMD sedang melakukan pemetaan titik-titik strategis untuk pembangunan. Proses ini penting agar Posyandu benar-benar dibangun di lokasi yang mudah diakses masyarakat dan berfungsi optimal.
Namun demikian, Elvandar mengungkapkan sejumlah kendala yang masih ditemui di lapangan, terutama soal kesiapan lahan. Beberapa lokasi yang diusulkan justru berada di belakang rumah warga, sehingga dinilai kurang layak untuk pelayanan publik.
“Ada usulan lahan yang letaknya di belakang rumah orang, dan itu jelas tidak representatif untuk pelayanan masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, pembangunan Posyandu tidak bisa sembarangan. Selain lokasi, faktor kenyamanan, aksesibilitas, dan keberlanjutan juga menjadi pertimbangan penting agar Posyandu bisa benar-benar dimanfaatkan secara maksimal oleh warga desa.
Elvandar juga menambahkan, DPMD terus melakukan koordinasi dengan pihak desa agar proses identifikasi lahan bisa lebih selektif. Hal ini sekaligus mencegah terjadinya investasi mubazir akibat pembangunan yang tidak tepat sasaran.
“Posyandu ini investasi jangka panjang. Jadi tidak boleh asal bangun. Harus betul-betul bisa digunakan dan mudah dijangkau masyarakat,” tegasnya.
Dengan 14 Posyandu baru yang ditargetkan, Kukar berharap layanan kesehatan tingkat desa bisa semakin merata dan menjangkau lebih banyak warga di wilayah terpencil.
“Kami ingin memastikan semua desa punya akses yang layak terhadap layanan kesehatan dasar,” tutupnya. (Adv)
