Samarinda — Komisi IV DPRD Samarinda menyatakan akan melakukan inspeksi langsung terhadap sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan berat. Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk respons atas kondisi fasilitas pendidikan yang dinilai tak layak, mulai dari bangunan kayu, risiko longsor, hingga genangan air saat hujan.
Ketua Komisi IV, Novan Syahronny Pasie, mengatakan pihaknya tidak ingin sekadar menerima laporan di atas kertas. DPRD ingin melihat langsung progres perbaikan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda.
“Perlu dilihat apakah penanganannya sudah dimulai atau hanya tertunda terus-menerus. Ini penting agar tidak terjadi pembiaran,” ucap Novan (6/8/2025).
Ia menyoroti SDN 020 Samarinda Utara yang sempat viral karena berada di zona longsor. Menurutnya, situasi ini mendesak dan tidak bisa dibiarkan terlalu lama tanpa solusi konkret.
Novan menekankan bahwa apabila perbaikan total belum dapat dilakukan tahun ini, maka harus ada opsi sementara seperti pemindahan proses belajar ke tempat yang lebih aman. Pemerintah, kata dia, tidak boleh membiarkan siswa belajar di tengah ancaman bahaya.
Ia juga menilai bahwa sistem pelaporan kerusakan di sekolah harus diperbaiki. Terlalu banyak kasus yang baru mendapatkan atensi setelah ramai di media sosial, padahal kepala sekolah seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyampaikan kondisi ke Disdikbud.
“Kalau Disdikbud tak merespons, sampaikan ke DPRD. Kami siap mendorong agar segera ada tindakan,” tegasnya.
Soal anggaran, Novan menilai dana BOS tidak cukup untuk membiayai rehabilitasi besar. Namun ia mengkritik pemanfaatan anggaran yang dinilai kurang tepat sasaran di beberapa sekolah.
“Bangunan kelasnya masih dari kayu tapi pagar sekolahnya sudah beton. Ini tidak seimbang. Apalagi jumlah siswanya juga sedikit. Pemerintah harus memikirkan skema penggabungan atau relokasi sebagai solusi jangka panjang,” tandasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
