KUKAR – Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri mendorong 64 pejabat baru yang dilantik untuk menjadi penggerak dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
Aulia mengatakan, setiap pejabat memiliki peran dan tanggung jawab dalam memastikan berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan arah pembangunan daerah.
“Bapak dan Ibu yang berada pada jabatan administrator pada dasarnya adalah seorang eksekutor. Bapak dan Ibu harus menjadi eksekutor yang andal di dalam pemerintahan,” kata Aulia, seusai kegiatan pelantikan pejabat manajerial dan non manajerial administratif, pengawas dan fungsional di lingkungan Pemkab Kukar, di Pendopo Odah Etam, Jumat (2/10/2026).
Ia berharap pejabat yang menerima amanah mampu mencurahkan ide, gagasan, dan pemikiran dalam menjalankan tugas. Menurutnya, setiap langkah yang dilakukan jajaran pemerintah daerah harus diarahkan untuk memberikan hasil terbaik bagi masyarakat dan daerah.
Aulia juga menekankan pentingnya keberanian dalam menjalankan tugas. Para pejabat diminta tidak membiarkan kekhawatiran terhadap proses administrasi menjadi penghambat dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan.
“Jangan sampai rasa takut justru menghambat pekerjaan. Apabila masih terdapat hal-hal yang belum dipahami, jangan ragu untuk bertanya kepada orang yang memahami aturan dan memiliki kompetensi di bidang tersebut,” ujarnya.
Dalam menjalankan program, Aulia mengingatkan agar seluruh proses tetap dilakukan sesuai ketentuan. Koordinasi dan dokumentasi juga menjadi bagian penting untuk memastikan setiap pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang paling penting, laksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, lakukan koordinasi dengan baik, dokumentasikan setiap proses, dan pastikan seluruh pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Selain menjalankan tugas masing-masing, Aulia meminta pejabat mampu menjadi pemimpin yang memberikan arahan serta contoh bagi jajaran di bawahnya. Menurutnya, tanggung jawab kepemimpinan tidak hanya berada pada pimpinan tertinggi, tetapi melekat pada setiap pejabat sesuai posisi dalam organisasi.
“Anda semua adalah pemimpin. Tidak ada istilah bahwa tanggung jawab hanya berada pada pimpinan, sementara kesalahan dibebankan kepada bawahan,” tegasnya.
Aulia meminta peran pejabat tersebut dapat mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja lebih optimal dalam menjalankan program dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga meminta jajaran kepala perangkat daerah mengarahkan bawahannya agar setiap langkah yang dilakukan tetap sejalan dengan kebijakan dan tujuan organisasi.
“Pada dasarnya, seluruh pemikiran dan langkah yang kita lakukan harus diarahkan untuk memberikan yang terbaik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkasnya. (Adv)















