Kutai Timur, prasasti.co – Sekretaris Komisi B DPRD Kutai Timur, Leny Susilawati Anggraini, menyerukan agar pemerintah daerah lebih memperhatikan kebutuhan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam hal akses permodalan. Menurut Leny, meskipun UMKM di Kutai Timur telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, banyak di antaranya masih terkendala dalam mengakses bantuan finansial yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha.
“Kami di DPRD akan mendukung jika ada program pinjaman atau bantuan modal bagi pelaku UMKM, sehingga mereka bisa mengembangkan usaha dengan lebih baik,” ungkap Leny dalam pernyataannya.
Leny menjelaskan, dengan adanya pendampingan yang berkelanjutan dan kebijakan pemerintah yang mendukung, UMKM dapat lebih mandiri dan berdaya saing. Hal ini penting untuk meningkatkan ekonomi daerah secara keseluruhan dan menjadikan UMKM sebagai pilar ekonomi lokal yang kuat.
“Kami berharap UMKM di Kutim bisa terus maju dan berkembang. Dengan pendampingan yang baik, semoga mereka bisa lebih mandiri dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” jelas Leny, menekankan pentingnya dukungan komprehensif bagi pelaku usaha kecil.
Data yang dirilis oleh Satu Data Kalimantan Timur mengungkapkan peningkatan jumlah UMKM dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, jumlah usaha kecil mikro di Kutai Timur mencapai 334.483 unit, bertambah menjadi 341.157 unit di tahun 2022, dan melonjak menjadi 429.939 unit pada 2023. Usaha berskala kecil juga tumbuh dari 9.459 unit pada 2021 menjadi 28.073 unit pada 2023. Usaha menengah pun mengalami lonjakan dari 598 unit pada 2021 menjadi 2.135 unit pada 2023.
Leny berharap pemerintah dapat mengambil langkah proaktif dalam memberikan bantuan modal, baik melalui program pinjaman lunak maupun hibah, untuk memastikan bahwa UMKM di Kutai Timur memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. (adv)
