SANGATTA – Guna memperkuat pengawasan dan manajemen risiko dalam pelaksanaan program pemerintah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan fokus pada Tematik Penurunan Stunting dan Manajemen Risiko. Acara berlangsung selama dua hari di Meeting Room DPPKB dan diikuti oleh peserta secara langsung serta secara virtual melalui Zoom.
Workshop ini menghadirkan dua narasumber dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur, yaitu auditor muda dan auditor pelaksana, serta dihadiri oleh total 54 peserta. Partisipan yang hadir meliputi pejabat struktural, staf fungsional penata DPPKB, staf pelaksana, perwakilan dari perangkat daerah, serta kader pendata tercepat dari Kecamatan Rantau Pulung.
Dalam sambutannya, Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi yang mewakili Pjs Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma, menekankan pentingnya penerapan SPIP untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. “Pemerintah berkomitmen penuh untuk membangun sistem manajemen risiko sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting di lingkungan masyarakat. Untuk itu, peningkatan kapasitas para pejabat dalam menerapkan manajemen risiko sangat diperlukan,” ujarnya.
Achmad menggarisbawahi bahwa kegiatan pemerintah harus mengarah pada pencapaian hasil yang akuntabel. Ia berharap workshop ini dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di DPPKB Kutai Timur, sehingga mampu merencanakan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah yang efektif.
Selain itu, Achmad menyampaikan harapannya agar BPKP Provinsi Kalimantan Timur terus memberikan bimbingan kepada perangkat daerah untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah lebih terarah. “Dukungan BPKP sangat dibutuhkan agar pelaksanaan program dapat lebih terarah melalui workshop dan bimbingan teknis SPIP yang diadakan saat ini,” tambah Achmad.
Ia juga mengingatkan semua perangkat daerah untuk aktif berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BPKP Kaltim. Hal ini penting untuk menjamin program penurunan stunting yang dijalankan dapat mendukung Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) serta sejalan dengan prioritas nasional dalam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Kurnia, perwakilan DPPKB, dalam laporannya menyatakan bahwa tujuan utama workshop ini adalah memperkenalkan SPIP ke dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan program. “Pentingnya penerapan SPIP akan mendukung efektivitas program pemerintah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan,” ujarnya.
Melalui pelaksanaan workshop ini, DPPKB Kutai Timur berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerah. Langkah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengadopsi manajemen risiko yang efektif di lingkungan pemerintah. (adv)
