Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memanfaatkan data spasial untuk memastikan langkah penanganan stunting lebih tepat sasaran.
Dengan pemetaan berbasis geografis, pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah rawan stunting secara akurat, memahami pola sebarannya, dan menyusun intervensi yang lebih efektif.
Langkah ini ditandai dengan serah terima data keluarga berisiko stunting (KRS) dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas kepada Pemkab Kukar. Serah terima berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Kukar, pada Kamis (13/3/2025).
Sekda Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa data yang diterima harus lebih dari sekadar angka di atas kertas. Dengan pemetaan berbasis spasial, pemerintah bisa melihat langsung kondisi di lapangan dan menyusun strategi yang lebih efektif.
“Kami tidak ingin intervensi hanya berdasarkan laporan administratif. Dengan analisis spasial, kita bisa melihat titik-titik paling terdampak dan memahami faktor pemicunya di setiap wilayah,” ujar Sunggono.
Ia menekankan bahwa tanpa pendekatan berbasis spasial, penanganan stunting bisa meleset dari sasaran.
“Jangan sampai program hanya jalan di atas kertas tanpa menyentuh persoalan sebenarnya di lapangan,” tegasnya.
Pemkab Kukar kini bergerak lebih sistematis. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didorong untuk menyusun strategi berbasis data, tidak hanya untuk menekan angka stunting tetapi juga mencegah kasus baru muncul.
Selain intervensi medis melalui tenaga kesehatan dan rumah sakit, Kukar juga menggencarkan Gerakan Orang Tua Asuh Stunting. Program ini melibatkan pejabat pemerintah, kepala desa, dan tokoh masyarakat untuk terjun langsung mendampingi anak-anak yang terdampak.
Menurut catatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), program ini telah menunjukkan hasil nyata sepanjang 2024.
“Gerakan ini bukan sekadar wacana, tapi benar-benar membantu anak-anak yang membutuhkan. Dengan keterlibatan banyak pihak, kami yakin angka stunting di Kukar bisa terus ditekan,” pungkasnya.(Adv)
