SAMARINDA – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda kembali menuai sorotan. Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronald Lonteng, menilai proses seleksi yang hanya berpatokan pada nilai akademis telah mengabaikan aspek loyalitas dan pengabdian pegawai honorer.
Ronald mengungkapkan banyak tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari satu dekade justru tidak lolos seleksi. Padahal, menurutnya, mereka telah menunjukkan dedikasi dan kinerja yang tak diragukan.
“Banyak yang sudah kerja 10 tahun lebih, tapi tetap tidak lolos. Mereka ini sudah terbukti loyal, tapi malah kalah karena sistem seleksi yang kaku,” ujar Ronald (24/6/2025).
Ia menyayangkan sistem tes yang dinilai hanya mengukur kemampuan akademik, tanpa mempertimbangkan rekam jejak kerja dan pengabdian yang panjang. Padahal, kata dia, kebutuhan aparatur negara saat ini tidak hanya soal kepintaran, tetapi juga kesetiaan dan tanggung jawab terhadap tugas.
“Pemerintah butuh orang yang loyal, yang siap bekerja tanpa pamrih, bukan hanya yang pintar menjawab soal,” tegasnya.
Ronald meminta Pemkot Samarinda memberi perhatian serius terhadap nasib para honorer yang tak lolos seleksi, terutama mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Ia khawatir, jika dibiarkan, rasa ketidakadilan ini bisa memicu demoralisasi di lingkungan kerja.
“Jangan sampai mereka merasa jadi korban sistem yang tidak berpihak. Pemerintah harus hadir memberi solusi,” tandasnya.
Ronald berharap ke depan pemerintah dapat mengevaluasi sistem rekrutmen, agar lebih adil dan mempertimbangkan faktor pengalaman kerja.
Menurutnya, keberadaan honorer bukan sekadar pelengkap, tetapi bagian penting dari roda pelayanan publik yang selama ini tetap berjalan meski dengan segala keterbatasan. (Adv/DPRD Samarinda)
