KUKAR – Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri melantik sebanyak 64 pejabat manajerial dan nonmanajerial, terdiri dari pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Pelantikan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Jumat (2/10/2026).
Dalam arahannya, Aulia mengatakan para pejabat yang baru dilantik memiliki peran penting dalam menjalankan visi Kukar 2025-2030, yakni Kukar Idaman Terbaik. Visi tersebut dijalankan melalui 17 program dedikasi yang menjadi tanggung jawab berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
“Besar harapan saya kepada Bapak-Ibu sekalian untuk melaksanakan tugas ini dengan baik. Tentunya Bapak-Ibu akan mengemban amanah dalam pencapaian 17 program dedikasi yang ada di masing-masing OPD,” kata Aulia.
Menurutnya, tugas pejabat tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta berbagai urusan pemerintahan yang bersifat mandatori dapat dijalankan sesuai ketentuan.
Di tengah kondisi keuangan daerah yang menuntut efisiensi, Aulia meminta pejabat tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam menyelesaikan berbagai persoalan.
Ia mendorong pejabat untuk lebih aktif mencari alternatif pembiayaan dan membangun kolaborasi.
“Saya berharap Bapak-Ibu sekalian bisa berpikir aktif mencari solusi di setiap permasalahan, tidak semata-mata bergantung kepada APBD Kukar,” ujarnya.
Ia menyebut terdapat sejumlah ruang kerja sama yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah, termasuk melibatkan pihak ketiga maupun kelompok masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program yang telah disusun dalam rencana kerja.
“Kita juga bisa menginisiasi lembaga atau kelompok masyarakat untuk mengerjakan program-program yang sudah kita susun di dalam rencana kerja,” ucapnya.
Memasuki penghujung 2026, Aulia menyebut para pejabat memiliki dua pekerjaan utama yang harus segera disiapkan. Pertama, memastikan seluruh target kerja dan kinerja tahun berjalan dapat terlaksana dengan baik. Kedua, mempersiapkan perencanaan kegiatan untuk tahun 2027.
Karena itu, ia meminta seluruh pejabat segera berkoordinasi dengan jajaran di masing-masing OPD. Koordinasi tersebut dinilai penting agar seluruh unsur dalam organisasi memiliki pemahaman yang sama mengenai pekerjaan dan target yang harus dicapai.
“Satukan persepsi, bangun komunikasi, dan pastikan seluruh jajaran memahami apa yang harus dikerjakan,” tegasnya.
Aulia juga mengingatkan pejabat agar tidak hanya mengandalkan kemampuan berbicara. Menurutnya, jabatan pemerintahan membutuhkan kemampuan untuk mengambil keputusan sekaligus mengeksekusi program sesuai kewenangan.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai berbicara. Kita membutuhkan pejabat yang mampu bekerja, mampu mengambil keputusan, dan mampu mengeksekusi program dengan baik,” katanya.
Ia menjelaskan, pejabat administrator memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai arahan kepala perangkat daerah. Sementara pejabat pengawas dan fungsional juga memiliki tugas masing-masing yang harus dijalankan dengan tetap memperhatikan struktur serta mekanisme organisasi.
Dalam menjalankan tugas, Aulia meminta para pejabat tidak bekerja berdasarkan ego pribadi. Menurutnya, koordinasi menjadi bagian penting untuk mencegah terjadinya hambatan dalam pencapaian target pemerintahan.
Ia juga mengingatkan agar perbedaan pandangan dengan atasan disampaikan melalui mekanisme yang tepat. Jika terdapat arahan yang dinilai perlu dikritisi, pejabat diminta menyampaikannya melalui komunikasi dan diskusi secara baik, bukan melalui tindakan yang dapat mengganggu jalannya organisasi.
“Saya juga mengakui bahwa tidak selamanya atasan berada pada posisi yang benar. Namun, ketika Bapak dan Ibu merasa ada sesuatu yang kurang tepat dari perintah atau arahan atasan, sampaikan melalui mekanisme yang benar,” jelasnya.
Selain aspek koordinasi, Aulia menekankan pentingnya keberanian dalam melaksanakan kegiatan yang telah memiliki dasar administrasi dan kewenangan yang jelas.
Ia meminta pejabat tidak membiarkan rasa takut atau kekhawatiran justru menghambat pekerjaan pemerintahan.
Menurutnya, pejabat memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan anggaran sesuai kewenangan yang diberikan.
“Apabila masih terdapat hal-hal yang belum dipahami, jangan ragu untuk bertanya. Bertanyalah kepada orang yang memahami aturan dan memiliki kompetensi di bidang tersebut,” pungkasnya. (Adv)
Pejabat yang dilantik:
1. Mopfiyanto Ramadhan, S.IP., M.Si. — Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Sofyar Ardanie Sriananda, S.T., M.T. — Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Endri Rosandi, S. Sos. — Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
4. Dedy Mulyadi, S.E., M.Si. — Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
5. Rini Sulistiyowati, S.P., M.Si. — Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
6. M. Taufik Rahmani, S.P., M.P. — Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan
7. Samsiar, S.Hut., M.Si. — Sekretaris Dinas Perkebunan
8. Yudiarta, S.Hut., M.Si. — Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9. Taupiq, S.Sos., M.M. — Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD
10. Sofyan Agus, S.T. — Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum
11. Robby Indera, S.Sos. — Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
12. H. Chairy Wardhani, S.T. — PJ. Kepala Bidang Prasarana dan Pengawasan LLAJ Dinas Perhubungan
13. Rahmad Fitriadi, S.E. — Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan
14. Agus Anriady, S.E., M.Si. — Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
15. Dra. Sutarti, I.P. — Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
16. Desy Noriyani, S.Hut., M.P. — Kepala Bidang Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan
17. Hadiyansyah, S.STP., M.Si. — Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
18. H. Syahril, SKM., M. Adm. Kes. — Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
19. Fitri Handoko, ST., M.M. — Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
20. R. Marta Elidia, S.S. — Kepala Seksi Penjaminan Mutu dan Kelembagaan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21. Sutag Harsie, S.H. — Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Dinas Kesehatan
22. Muin, S.P. — Kepala UPT Balai Benih Ikan Tirta Jaya Sanga Sanga
23. Haryadi, S.Pi. — Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Benih Ikan Tirta Jaya Sanga Sanga
24. Surya Herry Yussal, S.Pi. — Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Benih Ikan Tirta Mina Perjiwa Tenggarong Seberang
25. Wiwik Widyaningsih, S.IK. — Humas Kepala UPT Pelayanan Sosial Asuhan Anak Dinas Sosial
26. Darmadian Nur, S.Sos. — PJ. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPT Pelayanan Sosial Asuhan Anak Dinas Sosial
27. Almochlis, S.E. — Kepala UPTD. Loka Bina Karya Dinas Sosial
28. Hery Marsudi Jatmiko, S.P., M.P. — Kepala UPT Balai Benih Pembantu Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan
29. John Laurens Barus, S.E., M.M. — Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPT. Balai Benih Pembantu Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan
30. Edi Suseno, S.PKP. — PJ. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPT Balai Benih Pembantu Holtikultura Dinas Pertanian dan Peternakan
31. Nurodin, S.P. — Kepala UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Peternakan
32. Titin Damayanti, S.P. — Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikutura Dinas Pertanian dan Peternakan
33. Aji Zikri Zulfian, S.PT. — Kepala UPT Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan Dinas Pertanian dan Peternakan
34. Awang Faisyal R, S.Sos., M.Si. — Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPT Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan Dinas Pertanian dan Peternakan
35. Fathurrahman, S.P. — Kepala UPT Pembibitan Sapi Potong, Muara Kaman
36. Rusdiansyah, S.Hut. — Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPT Pembibitan Sapi Potong Muara Kaman Dinas Pertanian dan Peternakan
37. Siti Asyiah, A.Md. — Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan Kota Bangun Dinas Pertanian dan Peternakan
38. Eddy Sarjono, S.PKP. — Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan Kota Bangun Dinas Pertanian dan Peternakan
39. Normaliana, S.P., M.P. — Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan Muara Badak Dinas Pertanian dan Peternakan
40. Suwito, S.E. — Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan Samboja Dinas Pertanian dan Peternakan
41. Iwan Priansyah, S.P. — Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan Tenggarong Seberang Dinas Pertanian dan Peternakan
42. Ahsun Inayat, S.P. — Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan
43. Suyanto, S.E., M.Si. — Kepala UPT Pajak Daerah Wilayah I (Loa Kulu – Loa Janan) Badan Pendapatan Daerah
44. Muhari, S.E. — Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pajak Daerah Wilayah I (Loa Kulu – Loa Janan) Badan Pendapatan Daerah
45. Junainah, S.H. — Kepala UPT Pajak Daerah Wilayah II (Sanga Sanga – Anggana) Badan Pendapatan Daerah
46. Hadi Marwanto, S.S. — Kepala UPT. Pajak Daerah Wilayah III (Muara Jawa – Samboja – Samboja Barat) Badan Pendapatan Daerah
47. Denni Yuliansyah, S.Sos. — Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Dondang Kecamatan Muara Jawa
47. Eko Sulistiawan, S.E. — Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Pajak Daerah Wilayah III (Muara Jawa – Samboja – Samboja Barat) Badan Pendapatan Daerah
49. A. Rosdiana, S.E. — Kepala UPT. Pajak Daerah Wilayah IV (Muara Badak – Marangkayu) Badan Pendapatan Daerah
50. Humaidi, S.H. — Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Pajak Daerah Wilayah IV (Muara Badak – Marangkayu) Badan Pendapatan Daerah
51. Aji Muhtadin Nafari, S.Sos. — Kepala UPT. Pajak Daerah Wilayah V (Tenggarong – Tenggarong Seberang) Badan Pendapatan Daerah
52. Aspian Nuur, S.Sos. — Kepala UPT. Pajak Daerah Wilayah VII (Kota Bangun – Kenohan) Badan Pendapatan Daerah
53. Solihin, S.E. — Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pajak Daerah Wilayah VII (Kota Bangun – Kenohan) Badan Pendapatan Daerah
54. Linda, S.E. — Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Pajak Daerah Wilayah VIII (Muara Wis – Muara Muntai) Badan Pendapatan Daerah
55. Husni Tamrin, S.IP. — Kepala UPT. Pajak Daerah Wilayah IX (Kembang Janggut – Tabang) Badan Pendapatan Daerah
56. Ilham Ariadi, S.Pd. — Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Pajak Daerah Wilayah IX (Kembang Janggut – Tabang) Badan Pendapatan Daerah
57. Heldiansyah, S.E. — PJ. Kepala UPT. Peralatan dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum
58. Dedi Widiantoro, S.E. — Kepala TU UPTD Pengelolaan Komplek Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga
59. Vici Aldiany, S.E. — Kepala TU UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
60. Ratih Aprilia Wardani, S.Tr.I.P — JF. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
61. Muhammad Abid Habibi, S.Tr.I.P — JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama Sekretariat Daerah
62. Sekar Dwi Astuti, S.Tr.I.P — JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
63. Ziantika, S.Tr.I.P — JF. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama Inspektorat Daerah
64. Yuni Amelia Sandra Dewi, S.E., M.Si. — Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Dinas Pariwisata
