KUKAR – Plafon Kredit Kukar Idaman Terbaik yang mencapai maksimal Rp500 juta diarahkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk mendukung pengembangan usaha produktif masyarakat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pembiayaan tersebut merupakan kelanjutan dari Kredit Kukar Idaman yang menyasar sejumlah sektor usaha masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, kata dia, pemerintah akan memastikan kredit diberikan kepada masyarakat yang telah memiliki usaha dan membutuhkan tambahan pembiayaan untuk mengembangkan kegiatan usahanya.
“Seperti Pertanian, peternakan, perikanan, UMKM. Jadi UMKM pun misalnya, nggak mungkin kalau UMKM-nya baru berdiri satu bulan langsung kita bisa kasih kredit. Peternakannya begitu juga,” ujar Aulia, Kamis (1/10/2026).
Ia menyebut, kondisi usaha calon penerima menjadi salah satu pertimbangan sebelum pembiayaan disalurkan. Pemerintah ingin melihat kesesuaian antara usaha yang dijalankan dengan kebutuhan kredit yang diajukan.
Hal serupa, smabung dia, juga diterapkan pada sektor perikanan. Pembiayaan yang diperuntukkan bagi nelayan harus diterima oleh masyarakat yang memang menjalankan profesi tersebut, sehingga penggunaan kredit tetap berkaitan dengan kegiatan usaha penerima.
“Karena kita ingin memastikan kalau misalnya kita memberikan kredit ke nelayan, benar-benar nelayan yang mendapatkan kredit ini,” jelasnya.
Aulia menegaskan kredit yang diberikan merupakan pembiayaan produktif sehingga pemanfaatannya harus mendukung kegiatan usaha, bukan untuk kebutuhan konsumtif.
“Kita tidak ingin kredit produktif ini ketika tersalurkan digunakan untuk hal yang sifatnya konsumtif. Kalau sudah begini pasti macet,” katanya.
Ia mengatakan pembiayaan bagi petani yang diarahkan untuk menunjang kegiatan produksi. Dana yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, seperti membeli bibit dan pupuk.
Aulia mengingatkan, penggunaan dana di luar kebutuhan usaha justru dapat mengganggu tujuan pemberian kredit. Ia mencontohkan apabila pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pertanian dialihkan untuk membeli kebutuhan pribadi.
“Ternyata setelah tersalurkan digunakan untuk membeli handphone atau DP sepeda motor, nah itu pasti akan bermasalah,” pungkasnya. (Adv)
