Samarinda-Kejujuran dan komitmen pada nilai-nilai etis merupakan aspek esensial bagi sebuah pollster (lembaga survei). Tanpa kejujuran, maka sebuah survei tidak akan memiliki nilai dan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan demokrasi yang tengah diupayakan melalui instrumen Pilkada Serentak.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa mengkritisi hasil survei guna memastikan pollster merupakan lembaga yang kredibel dan menjunjung tinggi nilai-nilai etis. Ia adalah “barometer” opini publik dan berfungsi untuk mengukur, menganalisis, dan melaporkan pandangan, preferensi, dan sikap masyarakat terhadap berbagai isu dan kebijakan, termasuk elektabilitas kandidat dalam sebuah kontestasi politik.
Topik ini ingin dikemukakan sebagai hal krusial untuk menjadi perhatian publik dan pihak-pihak yang memiliki otoritas. Mengingat dalam sepekan terakhir, kita disuguhkan sejumlah hasil survei elektabilitas kandidat di Pilgub Kaltim, yang tak jarang menghasilkan temuan yang berbeda.
Survei Elektabilitas
Salah satunya adalah lembaga Cyrus Network, yang mempublikasikan hasil survei Pilgub Kaltim 2024. Survei tersebut mengungkap bahwa pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji mendapatkan tingkat elektabilitas 54,2% dan mengungguli pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi yang memperoleh elektabilitas 43,7% (news.detik.com, 13/11).
Survei Cyrus Network dilaksanakan pada tanggal 4-9 November 2024, dengan jumlah sampel 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh kabupaten/kota dan di 120 desa se-Kaltim. Adapun responden terpilih diwawancarai secara tatap muka, menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sebesar 2,89%.
Saat memaparkan, CEO Cyrus Network Fadhil MR juga menyampaikan tren masing-masing pasangan calon. Pada bulan September, diketahui pasangan Rudy-Seno memiliki elektabilitas 38,4%, dan meningkat menjadi 44,8% pada bulan Oktober. Sementara pasangan Isran-Hadi memiliki elektabilitas 52,4% pada bulan September, dan turun di angka 48,9% pada bulan Oktober.
Hasil tersebut menggambarkan pencapaian atas upaya dan strategi para kandidat dalam meraih dukungan publik. Terlihat bahwa sejak bulan Oktober, pasangan Rudy-Seno konsisten dalam tren kenaikan elektabilitasnya. Sedangkan pasangan Isran-Hadi mengalami penurunan sejak bulan September lalu.
Pada hari yang sama, pollster Citra Nasional Network (CNN) juga merilis hasil survei terbarunya. Dalam keterangannya, Direktur Eksekutif CNN Robby Rosiadi mengemukakan temuan yang mencatat elektabilitas pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji mengungguli pasangan Isran Norr-Hadi Mulyadi, baik dalam pertanyaan terbuka maupun tertutup.
Pada simulasi pertanyaan terbuka, CNN menemukan tingkat elektabilitas Rudy-Seno mencapai 55,8% dan tingkat elektabilitas Isran-Hadi 28,6%, dengan 15,6% responden yang tidak menjawab. Adapun dalam simulasi pertanyaan tertutup, hasil survei menunjukkan elektabilitas Rudy-Seno mencapai angka 60,7%, sementara Isran-Hadi 30,9%, dan responden yang tidak memilih 8,4%. Survei dilaksanakan pada 30 Oktober hingga 9 November, dengan melibatkan 1.850 responden (tvonenews.com, 13/11).
Menurut Robby, hasil tersebut memperlihatkan efektivitas kampanye pasangan Rudy-Seno, misalnya memperkenalkan program Kartu SAKTI yang mendapat respon positif, khususnya dari pemilih perempuan. Selain itu, kecenderungan pilihan masyarakat relatif tak akan banyak berubah, sehingga pasangan Rudy-Seno berpeluang besar memimpin perolehan suara Pilgub Kaltim mendatang.
Sementara itu, Poltracking Indonesia juga merilis hasil survei elektabilitas yang menempatkan keunggulan pasangan Isran Noor–Hadi Mulyadi dengan angka elektabilitas 52.9%, sedangkan pasangan Rudy Mas’ud–Seno Aji meraih elektabilitas 38.4%. Survei dilakukan pada tanggal 28 Oktober hingga 4 November, dengan jumlah responden 1.400 responden, margin of error sekitar 2.6% serta tingkat kepercayaan 95% (liputan6.com, 16/11).
Menurut Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda, temuan tersebut berdasarkan hasil survei simulasi surat suara kepada responden dan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan teknologi aplikasi terhadap responden yang telah terpilih secara acak.
Pengalaman Jakarta
Dengan melihat sejumlah temuan survei sebagaimana disajikan di atas, maka sangatlah beralasan apabila masyarakat mempertanyakan level akurasi, independensi, dan standar etik yang melatari penelitian opini publik tersebut. Hal ini demi menjaga kredibilitas lembaga survei dan kepercayaan publik, serta menghindari potensi konflik akibat polarisasi yang tercipta oleh hasil survei.
Dari data hasil survei yang dikemukakan, tampak bahwa CNN (dan Cyrus Network) menghasilkan temuan bertolak belakang dengan hasil Poltracking Indonesia. CNN memotret keunggulan pasangan Rudy-Seno dengan elektabilitas 55,8% (pasangan Isran-Hadi 28,6%), sementara Poltracking Indonesia menyajikan keunggulan Isran-Hadi dengan elektabilitas 52,9% (pasangan Rudy-Seno 38,4%). CNN melakukan survei pada 30/10 s.d 9/11, sementara Poltracking Indonesia pada 28/10 s.d 4/11.
Sebagai sebuah metode ilmiah yang bisa divalidasi, kita meyakini bahwa jika dilakukan dengan metodologi dan pada waktu yang relatiif sama, maka hasilnya pastilah memiliki kesesuaian. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh 2 hasil jajak pendapat di atas menunjukkan perbedaan yang signifikan.
Dari sini, mungkin kita bisa belajar dari kasus di Jakarta, ketika 2 lembaga survei menyajikan hasil berbeda. Sebagaimana diberitakan, Poltracking Indonesia merilis elektabilitas pasangan Ridwan Kamil-Suswono sebesar 51,6%, unggul atas pasangan Pramono Anung-Rano Karno (36,4%) dan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana (3,9%).
Sementara sehari sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) telah merilis temuannya yang memosisikan Pramono Anung-Rano Karno di urutan pertama dengan elektabilitas 41,6%, sementara Ridwan Kamil-Suswono di posisi kedua dengan 37,4%, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana dengan angka 6,6%.
Menyikapi hasil yang berbeda tersebut, Dewan Etik Persepi (Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia) kemudian melakukan penyelidikan atas prosedur pelaksanaan survei oleh kedua lembaga tersebut. Hasilnya, Poltracking Indonesia diberi sanksi untuk tidak mempublikasikan hasil survei sebelum mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik Persepi (beritasatu.com, 10/11).
Dengan mengacu pada pengalaman survei di Jakarta –dan membandingkannya dengan hasil survei pada Pilgub Kaltim yang juga menunjukkan temuan berbeda–, maka sangatlah beralasan jika kita menaruh harapan kepada Dewan Etik Persepi untuk memberi perhatian dan menyelidiki prosedur survei yang digunakan CNN dan Poltracking Indonesia pada jajak pendapat Pilgub Kaltim.
Hal tersebut diperlukan untuk mengkonfirmasi akuntabilitas dan standar etik yang digunakan setiap lembaga survei dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dan didengar. Di sini, kejujuran lembaga survei menjadi fondasi bagi kepercayaan publik dan vitamin bagi pertumbuhan demokrasi yang sehat.
Dengan cara itu, hasil survei akan kontributif bagi peningkatan kualitas demokrasi, investasi bagi pendidikan politik dan pencerahan publik, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam perhelatan Pilkada Serentak pada 27 November 2024 mendatang.[]
Penulis : Ketua Fraksi Golkar DPRD Samarinda, Andi Saharuddin
Opini Merupakan Tanggung Jawab Penulis, Tidak Menjadi Tanggung Jawab Redaksi Prasasti.co
