Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar SK, menanggapi pidato sambutan Wali Kota Samarinda periode 2025-2030, Andi Harun, dalam Rapat Paripurna masa sidang I Tahun 2025 yang digelar di Kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Selasa (04/03/2025).
Dalam pidatonya, Andi Harun menyoroti pembangunan dan efisiensi anggaran sebagai fokus utama pemerintahannya. Menurut Anhar, visi dan misi Wali Kota akan lebih jelas tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Samarinda.
Ia mengapresiasi perkembangan dalam penataan kota, terutama dalam pengelolaan sampah yang mulai menunjukkan hasil positif.
“Kita akan lihat lebih lanjut visi dan misinya dalam RPJMD, yang harus selaras dengan kondisi daerah. Penataan kota sudah ada perkembangan, terutama dalam pengelolaan sampah yang mulai tampak hasilnya,” ujar Anhar kepada awak media.
Namun, Anhar menegaskan keberatannya terhadap pemangkasan anggaran yang mempengaruhi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda. Menurutnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum merupakan kebutuhan utama masyarakat yang tidak boleh terganggu.
“Pemangkasan anggaran yang saya setujui adalah untuk perjalanan dinas atau kegiatan seremonial. Tetapi jika anggaran untuk pembangunan fisik di Dinas PUPR yang dipotong, itu perlu dipikirkan lagi. Jangan sampai upaya efisiensi malah menghambat pembangunan,” tegas politisi PDIP ini.
Terkait dinamika politik di DPRD Samarinda, Anhar menilai perbedaan pendapat sebagai hal yang wajar dalam proses demokrasi. Ia menekankan bahwa perdebatan di parlemen harus selalu berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Keributan di DPRD itu wajar. Saya juga pernah mengalami situasi yang membuat kecewa, seperti dalam kasus PT Kalimanis. Namun, selama itu demi kepentingan masyarakat, tidak ada masalah. Yang penting, jangan sampai keributan ini merugikan warga,” ujarnya.
Anhar berharap agar program pembangunan di periode kedua kepemimpinan Andi Harun lebih terarah dan tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Samarinda dalam mencari solusi terbaik bagi permasalahan kota.
“Harapannya, program-program yang dijanjikan tidak hanya berupa janji manis, tetapi benar-benar direalisasikan dengan dampak nyata bagi masyarakat Samarinda,” tutupnya. (Adv/DPRD Samarinda)
