Samarinda – Insiden longsor yang terjadi di area proyek terowongan penghubung Jalan Sultan Alimuddin dan Jalan Kakap, Samarinda, mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD setempat.
Adnan Faridhan, anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Golkar, mendesak agar Pemkot tak asal menyatakan proyek senilai Rp395,9 miliar itu aman tanpa dasar ilmiah.
“Keselamatan warga adalah prioritas. Kita tidak bisa main tebak-tebakan soal risiko. Harus ada audit teknis dan keterlibatan akademisi,” ujarnya (19/5/2025).
Ia menyarankan agar evaluasi proyek melibatkan perguruan tinggi ternama seperti ITB, UI, dan UGM, bahkan tak menutup kemungkinan kerja sama dengan Jepang dan Korea Selatan yang sudah ahli membangun infrastruktur bawah tanah.
“Dengan begitu, kita punya penilaian yang independen dan tak berpihak,” tambahnya.
Adnan juga menyoroti kontur tanah di lokasi yang menurutnya rentan longsor, serta risiko curah hujan tinggi dan getaran kendaraan berat yang bisa memicu bencana susulan.
“Kalau desain strukturnya lemah, bisa runtuh kapan saja. Ini harus jadi perhatian utama,” katanya.
Selain itu, ia mengungkap bahwa sejumlah dokumen administrasi proyek, seperti Amdal dan pembebasan lahan, belum sepenuhnya rampung. Hal itu bisa menjadi bom waktu jika tak segera dituntaskan.
“Jangan karena ingin cepat-cepat jadi, prosedur diabaikan. Kita ingin pembangunan, tapi yang aman dan sesuai aturan,” tegasnya. (Adv/Kota Samarinda)
